JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar melakukan pertemuan khusus dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Selasa 8 Oktober 2019 di Kantor Wapres Jalam Medan Merdaka Utara, Jakarta Pusat.
Pada pertemuan tersebut, melalui Wapres JK, Wali Nanggroe memaparkan dan meminta Pemerintah Pusat untuk merealisasikan kekhususan Aceh sebagaimana yang tertuang dalam butir-butir perjanjian damai MoU Helsinki tahun 2005.
Wali Nanggroe didampingi ketua KPA/Partai Aceh H. Muzakir Manaf atau Mualem, Wakil Ketua KPA yang juga Sekjend Partai Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak serta Staf Khusus Wali Nanggroe Dr. M. Rafiq.
Poin kewenangan Aceh yang diminta oleh Wali Nanggroe untuk segera diselesaikan diantaranya mengenai batas Aceh yang belum merujuk pada peta 1 Juli 1956, pengelolaan pelabuhan dan bandara yang belum diserahkan kepada Pemerintah Aceh, dan pengelolaan Migas Aceh yang masih terkendala dengan peraturan-peraturan perundang-undangan sektoral.
“Tentang pengalihan Kanwil BPN Aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota menjadi Badan Pertanahan Aceh juga belum direalisasikan. Demikian juga dengan penyelesaian khusus terhadap reintegrasi eks-kombatan,” kata Wali Nanggroe kepada Wapres JK sebagaimana disampaikan oleh Dr. M. Rafiq.
Sementara itu, Abu Razak yang ikut lansung dalam pertemuan dengan Wapres JK mengatakan, inti dari pertemuan tersebut adalah meminta Pemerintah Pusat untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan perkara kewenangan Aceh sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian damai MoU Helsinki.
Pada kesempatan tersebut kata Abu Razak, Mualem juga mempernyatakan kepada Wapres JK terkait pemanggilan dirinya oleh Komnas HAM. Lalu bagaimana respon Wapres JK?
“Itu bukan masalah, karena kita sudah damai. Setelah tanggal 15 Agustus 2005 itu tidak ada cerita lagi, Karena negara telah memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam GAM,” kata Abu Razak menyebutkan apa yang disampaikan Wapres JK.
“Sudah selesai, negara sudah memberikan amnesti. Itu cerita sebelum 2005, sudah selesai,” tambah Abu Razak mengulang pernyataan Wapres JK.
Di akhir pertemuan, kata Abu Razak, Wapres JK mengaku akan melaporkan hasil pertemuan dengan Wali Nanggroe kepada Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Sidang Raya Majelis Tinggi Wali Nanggroe yang rencananya akan dibuka langsung oleh Tgk. Malik Mahmud Al Haytar sedikit berubah sesuai rencana, dikarenakan Wali Nanggroe masih di Jakarta untuk bertemu para pemangku kepentingan dalam rangka penyelesaian kewenangan Aceh.
Pembukaan Sidang Raya Rencananya akan dibuka oleh Katibul Wali Nanggroe Usman Umar, S.Sos, hari ini Rabu 9 Oktober 2019 di Aula Katibul Wali Nanggroe.[]
