JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), berjanji akan segera menyelesaikan persoalan tapal batas Aceh.
Persoalan ini merupakan salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Wali Nanggroe dengan JK di kantor Wapres, Selasa kemarin.
Wali Nanggroe didampingi ketua KPA/Partai Aceh H. Muzakir Manaf atau Mualem, Wakil Ketua KPA yang juga Sekjend Partai Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak serta Staf Khusus Wali Nanggroe Dr. M. Rafiq.
Wapres JK menyampaikan, mengenai tapal batas Aceh menurutnya tidak ada permasalahan. Ia mengaku akan meminta peta detail kepada Badan Informasi Geospasial (BIG), karena sistem pemetaan yang dimiliki BIG saat ini dapat menjelaskan batas-batas antar provinsi.
Terkait pengelolan pelabuhan dan bandara, Wapres JK mengatakan, ada hal-hal yang menyangkut lalulintas udara harus dilakukan negara melalui Airnav Indonesia. “Kecuali operasional bandara, dan juga pelabuhan,” kata Wapres JK.
“Untuk Migas akan dipelajari kembali aturan sektoral yang menjadi kendala,” kata Wapres JK. Sementara mengenai peralihan Kanwil BPN Aceh menjadi Kantor Pertanahan Aceh, Wapres JK mengatakan akan segera menanyakan kembali hal tersebut kepada Menteri ATR untuk ditindaklanjuti.
“Saya akan tetap memperhatikan Aceh, dan berupaya menyelesaikan persoalan Aceh yang sudah memasuki 14 tahun perdamaian,” kata Wapres JK kepada Wali Nanggroe.[]
