JAKARTA -Anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh, Rafli Kande, berharap dana CSR dari BUMN dapat lebih fokus pada peningkatan usaha usaha milik masyarakat, terutama kreatifitas kaum muda.
Hal ini disampaikan Rafli dalam pertemuan perdana antara anggota legislatif komisi VI dengan sejumlah kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di ruang rapat Komisi VI Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 7 November 2019.
Pada sesi rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Koperasi UKM, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ), sekira jam 19.30 WIB, Rafli memberi tanggapan terhadap BUMN.
“Kita sama-sama bersinergi bagaimana agar BUMN harus menjadi pundi – pundi yang mensejahterakan rakyat, seperti CSR yang terkoordinir untuk meningkatkan pembiayaan entrepreneur,” kata Rafli.
“Konektivitas komunikasi serta check dan balance dalam BUMN – BUMN perlu ditingkatkan dengan menaruh atau menambah perwakilan pihak kementerian ke BUMN – BUMN di devisi strategis BUMN pada semua layer atau lapisan jabatan, bukan hanya di senior manajemen,” kata politisi PKS asal Aceh ini.
Menyoal persaingan usaha, ia mendesak Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) untuk segera meneyelidiki dugaan praktik predatory pricing produk semen China, sehingga tidak meresahkan produsen semen dalam negeri, sebagaimana diatur dslam UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha.
Mitra kerja hadir pada rapat bersama komisi VI hingga jam 20.30 WIB, di antaranya Kementerian Koperasi UKM, BUMN, BKPM, BPK Sabang, BPK Batam, Badan Pengawas Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). []
