TAPAKTUAN – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Lhok Tapaktuan, Muklis atau akrab disapa Nek Rayeuk, mengecam sikap ketus Mahfud MD, Menkopolhukam RI, saat ditanya wartawan soal bendera Aceh yang tak kunjung dikibarkan.
Menurut Nek Rayeuk, sikap Mahfud MD mewakili aspirasi politik pemerintahan yang sedang berjalan. Artinya, pemerintah pusat masih tak ikhlas untuk mewujudkan semua butir perjanjian Helsinki yang telah disepakati pada 2005 lalu.
“Mahfud MD seharusnya bersikap lebih baik dalam menanggapi aspirasi masyarakat Aceh, Mahfud MD seharusnya mempelajari dulu dasar dasar aspirasi masuarakat Aceh terhadap bendera dan harus memenuhi semua janji sebagai marwah negara,” kata Nek Rayeuk melalui siaran persnya, Rabu 22 Januari 2020.
“Mahfud selayaknya lebih paham dan memahami sejarah, bagaimana negara Indonesia merdeka tanpa terlepas dari bantuan rakyat Aceh, tidak layak dia bersikap seperti itu.”
Menyimak perkembangan politik serta mandeknya sejumlah kewenangan Aceh di tingkat pemerintah pusat, Nek Rayeuk berharap pimpinan tertinggi KPA sebagai wadah kombatan GAM, untuk kembali duduk bersama dan menyatakan sikap.
“Kita (GAM) harus memberi dealine kepada pusat. Selama ini kita menunggu, tapi justru respon abai yang kita terima.”
“GAM harus sadar diri. Kita harus memiliki opsi lain jika perjanjian ini dikhianati. Termasuk opsi perang kembali, kami Masih siap. Mahfud MD, kita berdamai bukan menyerah,” ujar Nek Rayeuk. []
