BANDA ACEH –Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) pangan atau Sembako untuk 61.584 kepala keluarga (KK) yang terdampak corona atau Covid-19 di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di halaman Kantor Dinas Sosial, kamis kemarin.
“Saya atas nama Ketua Komisi V DPRA menyampaikan apreasiasi untuk Pemerintah Aceh atas kegiatan distribusi Sembako untuk masyarakat yang terdampak oleh kebijakan penanggulangan Covid 19 di Aceh. Walaupun sudah agak terlambat, mungkin dikarenakan menunggu selesai sablon Logo pancacita yang berwarna itu… belum selesai makanyan terlambat mendiatribusi bantuan sembako kepada masyarakat,” kata M Rizal Falevi Kirani.
“Namun deminkian kita berharap bantuan Sembako tersebut dapat membantu meringankan beban sebagian rakyat. Kita juga meminta Pemerintah Aceh agar bekerja lebih serius lagi, tidak cukup hanya distribusi Sembako semata. Apalagi jumlah KK tergolong yang dibantu tergolong sangat kecil,” ujar Falevi.
“Kami menduga jumlah masyarakat terdampak Covid 19 yang butuh dukungan Sembako atau BLT dari Pemerintah Aceh jauh lebih besar angkanya daripada angka distribusi Sembako kemarin. Kemarin kami mendapat informasi, Pemko Banda Aceh mengusulkan penerima bantuan Sembako ke Pemerintah Aceh sebesar 17.000 KK lebih. Namun yang diterima hanya 3000-an saja, jauh dari kebutuhan. Saya pikir itulah cerminan kondisi riil masyarakat diseluruh Aceh.”
Karena itu, kata Falevi, DPR Aceh meminta Pemerintah Aceh menyiapkan skema Jaring Pengaman Sosial (JPS) secara konferehensif.
“Jika melihat realitas perekonomian masyarakat saat ini, perkiraan saya ada 200 ribu sampai 300 ribu KK yang harus dibantu dalam skema JPS. Karena itu Dinas Sosial harus segera meng-update data masyarakat yang terdampak. Jangan sampai nanti menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.”
“Kami meminta nominal bantuan yang diberikan minimal 500.000 per KK. Skemanya penyalurannya bisa BLT atau kombinasi Sembako dengan uang tunai. Misalnya Sembako senilai 250.000, sisanya diberikan diberikan dalam bentuk uang tunai. Distribusi Sembako atau BLT harus jadi prioritas utama dalam anggaran realokasi APBA 2020 untuk penanggulangan Covid 19. Karena itu jangan pula Pemerintah Aceh nantinya berupaya agar jumlah penerima seminim mungkin, padahal fakta dilapangan banyak rakyat yang sangat kesulitan,” ujar politisi muda PNA ini.
DPR Aceh mendesak Pemerintah Aceh agar segera memfinalisasi calon penerima bantuan. Sehingga begitu anggaran realokasi APBA 2020 disetujui Mendagri, bantuan tersebut dapat segera disalurkan. Apalagi ini menjelang bulan ramadhan.
“Tentu masyarakat kita sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan bulan puasa. Status Aceh saat ini tanggap darurat, jadi Pemerintah Aceh harus membiasakan diri untuk bekerja dalam waktu sangat cepat.”
“Semua sumber daya dan potensi yang ada di Pemerintah Aceh harus benar-benar fokus pada upaya percepatan penanggulangan Covid 19. Untuk sementara hentikan dulu upaya menyandarkan pencitraan pihak-pihak tertentu pada program Pemerintah Aceh. Jangan sampai menimbulkan polemik yang tidak perlu ditengah masyarakat. Seperti polemik perubahan warna Lambang Aceh atau Pancacita dalam kegiatan pelepasan bantuan Paket Sembako kemarin. Ini tentu sangat kontra produktif ditengah upaya kita menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam melawan ancaman wabah corona.”
