KEBIJAKAN Pemerintah Aceh yang memangkas Rp205 miliar anggaran, yang sebelumnya bakal diplotkan untuk dayah guna dialihkan ke penanganan Covid-19 di Aceh, menuai sorotan.
Sorotan ini dapat dilihat dari social media dan dunia maya. Mayoritas netizen mempertanyakan alasan Pemerintah Aceh yang dianggap keluar dari rel dan harapan masyarakat Aceh tersebut.
Pasalnya, kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan keistimewaan yang dimiliki Aceh saat ini, terutama dalam hal penerapan Syariat Islam.
Dayah yang sejatinya mendapat prioritas sebagai garda terdepan dalam membina generasi muda Aceh di bidang keagamaan justru menjadi nomor dua di mata pemerintah Aceh yang sedang berjalan.
Padahal, konon sejak dulu, dayah merupakan simbol utama dalam penguatan keislaman di Aceh. Dayah juga menjadi garda terdepan di Aceh dalam melawan pendudukan Belanda hingga Jepang di masa lalu.
Saat Covid-19 merebak di Aceh, banyak dayah di Aceh juga menuai dampak yang cukup parah. Pasalnya, mayoritas santri dayah datang dari keluarga menengah ke bawah. Demikian juga dengan guru-guru dayah yang rata-rata hidup sederhana.
Pemerintah Aceh harusnya membantu dayah menghadapi masa-masa krisis seperti sekarang. Namun kabar realokasi anggaran dayah Rp205 miliar ke penanganan Covid-19, justru membuat dayah kehilangan harapan untuk bangkit melewati masa-masa krisis seperti sekarang.
“Maka kami minta pada pemerintah Aceh untuk meninjau kembali kebijakan tersebut, apalagi Dinas Dayah salah satu bidang Kekhususan Aceh, tentunya dalam pelaksanaan program menjadi periotas. Kenapa tidak dipotong anggaran bidang yang lain, banyak pengadaan/jasa beli laptop, mobil dinas, perjalanan dinas, dan program multiyer lainya kan masih bisa, kenapa bidang pendidikan?” ujar Usman Lamreung, tokoh muda Aceh Besar, kepada atjehwatch, Sabtu malam.
“Jangan gara-gara kebijakan refokusing anggaran dayah jadi hot lagi dengan slogan Aceh terbodoh di Indonesia karena dana pendidikan dayah di potong sepihak dengan alasan Covid-19 tanpa diputuskan bersama dengan DPRA,” ujar Usman lagi.
“Saat ini kami banyak sekali mendapatkan aduan dari para pimpinan Dayah di Aceh. Bahwa sudah terjadi pemotongan Anggaran Dayah tahun 2020 oleh Pemerintah Aceh guna memenuhi desakan SKB Menteri keuangan dan Menteri dalam Negeri untuk penanggulan Covid 19 yang diperkirakan mencapai 4 triliun,” kata Ketua Komisi VI DPR Aceh, Irawan Abdullah, Jumat 1 Mei 2020.
Anggota DPRA dari Fraksi PKS ini menjelaskan dirinya sudah meminta agar dana untuk dayah di Aceh tidak di pangkas dan tetap seperti sediakala kepada Pemerintah Aceh melalui Ketua DPRA.
Tgk Irawan Abdullah juga mengingatkan bahwa pandemi Covid 19 di Aceh berbeda dengan daerah lain. Sehingga jangan terkesan adanya pemaksaan pusat terhadap daerah, khususnya Aceh berkaitan dengan SKB tersebut.
“Hingga saat ini Pemerintah Aceh juga belum bisa menjelaskan penggunaan dana yang sudah dianggarkan sebesar Rp1,7 triliun secara terperinci. Maka bagaimana pula Pemerintah Aceh harus memenuhi permintaan pusat untuk menganggarkan dana lainnya sampai Rp 4 triliun,” kata Tgk Irawan Abdullah.
Melalui tulisan ini, kita berharap Pemerintah Aceh bisa meninjau ulang kebijakannya yang mengalihkan anggaran dayah ke penangan Covid-19. Ada banyak pos anggaran lainnya yang bisa dialihkan, terutama infrastruktur. Kenapa mesti dayah yang harus dikorbankan?
