Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan perusahaan pelat merah tidak lagi mendapatkan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam dua tahun ke depan atau pada 2022.
“Kami sedang mencoba, alhamdullilah Presiden (Joko Widodo) dan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mendukung, 2 tahun ke depan BUMN sudah tidak terima APBN,” ujar Erick dalam diskusi virtual melalui akun instagram IDNTimes, Sabtu (13/6).
Sebagai gantinya, operasional BUMN akan hidup dari satu persen dividen.
Menurut Erick, langkah ini dilakukan agar visi Kementerian BUMN sama dengan korporasi. Dalam hal ini, keduanya harus bekerja sama dan menjaga agar dividen yang akan dikembalikan kepada negara semakin hari semakin besar.
“Selain tugas daripada layanan kepada masyarakat yang tetap harus kami jaga,” jelasnya.
Karenanya, sejak awal, Erick fokus pada empat hal. Pertama, ia ingin BUMN kembali ke bisnis intinya dan menjadi ahli di bidangnya.
Kedua, ia mau memastikan BUMN profesional dan transparan.
“Tidak ada lagi konsep project base, tetapi yang kami mau justru dari mana proses bisnisnya. Jadi tidak hanya ‘bikin ini’ tetapi secara keseluruhan dilihat perlu enggak barang ini,” jelasnya.
Ketiga, ia ingin menciutkan jumlah BUMN. Berdasarkan hasil riset McKinsey, 68 persen perusahaan BUMN bisa dikonsolidasikan. Ia mengingatkan BUMN menguasai sepertiga pasar di dalam negeri.
“Ini juga bagus untuk pengusaha daerah, pengusaha kecil, dan menengah. Lahan bisnisnya tidak diambil semua oleh BUMN, BUMN mesti (mengurusi) yang memang impactful dan besar,” paparnya.
Keempat, perubahan BUMN harus didasari oleh budaya (culture). Karenanya, AKHLAK menjadi hal terpenting bagi BUMN. AKHLAK sendiri merupakan kependekan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, Harmonis.
“Saya sangat percaya perubahan ini juga dari generasi muda,” ujarnya.
