Pulo Aceh adalah daerah yang berada dipaling akhir batas wilayah provinsi Aceh serta Indonesia paling barat, wilayah ini terbagi menjadi dua pulau yaitu Pulo Nasi dan Pulo Breuh. Kedua pulau ini lebih dikenal dengan Pulo Aceh yang juga merupakan salah satu Kecamatan di kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
Pulo Aceh berada sangat strategis dan tidak jauh dari kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota Provinsi Aceh, menjadikan pulau ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu objek wisata unggulan di provinsi Aceh. Karena pulo Aceh memiliki air laut yang jernih berwarna hijau kebiruan, pasir pantai yang putih bersih dan dikelilingi perbukitan hijau yang mempesona.
Pulo Aceh ibarat gadis perawan yang cantik dan belum pernah dilihat. Keindahan pesona dan keindahan Pulo Aceh yang belum terjamah akan menggoda traveler yang menyukai keindahan alam yang masih asli dan belum terjamah. Hanya saja, keindahan Pulo Aceh ini belum dikembangkan dan dikelola secara maksimal.
Pemandangan seperti ini tidak akan dijumpai di tempat-tempat lain di Indonesia. Pemandangan pasir putih berkilau dan batu karang yang bertebaran serta pohon kelapa dan cemara laut yang mengelilingi pantai.
Pulo Aceh yang merupakan satu kecamatan bersama beberapa pulau kecil lain seperti Pulo Nasi, Pulo Teunom, Pulo Jroeng, Pulo Teungkurak, Pulo Bunta, Pulo Tuan Diapit, Pulo U, Pulo Sidom, Pulo Geupon, dan Pulo Lhee Blah. Tetapi pulau yang ada penduduknya hanyalah Pulo Breuh dan Pulo Nasi.
Pulo Aceh terbagi tiga kemukiman yaitu Mukim Pulo Breuh Utara, Mukim Pulo Breuh Selatan, dan Mukim Pulo Nasi. Penduduk Kecamatan Pulo Aceh yaitu berjumlah 4.385 jiwa atau sekitar 1.344 Kepala Keluarga (KK), dengan mata pencarian sebagai nelayan dan petani.
Berbagai potensi yang ada di Pulo Aceh belum bisa di mamfaatkan dengan baik, disebabkan belum terbangunnya sinergisitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah karena tidak timbal balik sesuai yang direncanakan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Aceh dan BPKS belum terkoordinasi, sehingga banyak program yang tumpang tindih sampai akhirnya program yang sudah di buat menjadi terbengkalai, yaitu Pelabuhan Perikanan, Gedung Serba Guna, Mes BPKS, Cotega Pemkab Abes dan berbagai fasilitas lain saat ini belum digunakan semestinya.
Begitu juga berbagai masalah pelayanan publik menjadi terkendala yang sangat besar di Pulo Aceh, diantaranya adalah fasilitas kesehatan, pendidikan, trasportasi, dan waduk. Ini adalah bagian dari kebutuhan dasar masyarakat namun belum tertangani dengan baik. Malah sering sekali sarat masalah. Selain sarana, juga masalah adalah pelayanan akibat tidak disiplin para pegawai baik dibidang pendidikan dan kesehatan, kadang kala bolos kerja. Ini sering menjadi sarat masalah yang tak kunjung selesai.
Begitu juga dengan masalah ekonomi, perputaran ekonomi di Pulo Aceh lambat, bukan karena tidak ada pelayanan Bank, namun sektor rill belum tersentuk dan berkembang. Dua hal yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Pulo Aceh yaitu Sektor Parawisata dan Perikanan. Bila sektor ini benar-benar dikembangkan tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Pulo Aceh, tidak hanya masyarakat di sana saja, tapi juga masyarakat kota Banda Aceh. Maka dalam pencapaian dua program besar tersebut seharusnya Pemkab Aceh Besar harus ada blue print pengembangan kawasan Pulo Aceh berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, BPKS pemerintah Aceh, dan pemerintah Kota Banda Aceh.
Sudah saatnya penyelesaian masalah dan pembangunan Pulo Aceh dilakukan terintegrasi, sinergi untuk mempercepat pembangunan baik sektor parawisata dan perikanan, selain program-proram lain yang tak kalah penting.
Sudah seharusnya diakhiri program-program popularitas, artinya bila ada masalah baru diselesaikan dan direspon cepat, seharusnya ada blue printa atau rancangan program dengan target yang jelas, dan bisa menguntungkan daerah serta masyarakat.
Maka kami sarankan pemerintah kabupaten Aceh Besar dan DPRK menjadi garda terdepan untuk melakukan koordinasi dan membangun komunikasi, dengan BPKS, Pemko Banda Aceh dan Pemerintah Aceh.
Begitu Besar Potensi Pulo Aceh, namun pemerintah Aceh Besar, belum fokus dalam pembangunan kawasan tersebut, sepertinya tak konsisten dengan janji, dan tak punya konsep dalan pengembangan Pembangunan Pulo Aceh..
Penulis adalah Usman Lamreung, Pengamat Pembangun dan Kebijakan Publik Aceh
