Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan penduduk kaya dan miskin di Indonesia atau biasa disebut rasio gini (gini ratio) sebesar 0,381 pada Maret 2020. Jurang ketimpangan itu melebar dari 0,38 pada September 2019, meski lebih rendah dari 0,382 pada Maret 2019.
Sebelumnya, rasio gini menggambarkan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Koefisien 0 berarti pemerataan sempurna. Sebaliknya, koefisien 1 dapat diartikan ketimpangan sempurna.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan peningkatan rasio gini terjadi di perkotaan dari 0,391 pada September 2019 menjadi 0,393 pada Maret 2020. Begitu pula di desa dari 0,315 menjadi 0,317 pada periode yang sama.
Menurutnya, gini ratio meningkat karena tekanan ekonomi selama pandemi virus corona atau covid-19 muncul di Indonesia pada Maret 2020. Kebetulan, pada bulan itu survei BPS baru berlangsung, sehingga dampaknya langsung tercermin di masyarakat.
“Peningkatan gini ratio terjadi karena covid-19 membuat pendapatan seluruh masyarakat menurun. Dengan catatan, (pendapatan penduduk) yang di bawah penurunannya lebih tajam,” kata Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/7).
Hal ini tercermin dari kontribusi pengeluaran dari masing-masing kalangan masyarakat. Tercatat, pengeluaran penduduk 40 persen terbawah meningkat dari 17,71 persen menjadi 17,73 persen dari total seluruh pengeluaran penduduk.
Sementara porsi pengeluaran penduduk 40 persen menengah turun dari 36,93 persen menjadi 36,78 persen. Sedangkan penduduk 20 persen teratas naik dari 45,36 persen menjadi 45,49 persen.
Di perkotaan, pengeluaran penduduk 40 persen terbawah sebesar 16,93 persen, penduduk 40 persen menengah 36,94 persen, dan penduduk 20 persen teratas 46,13 persen. Di pedesaan, pengeluaran penduduk 40 persen terbawah sebesar 20,62 persen, penduduk 40 persen menengah 39,61 persen, dan penduduk 20 persen teratas 39,77 persen.
Berdasarkan provinsi, BPS mencatat ada delapan provinsi yang memiliki rasio gini di atas nasional. Mulai dari Yogyakarta 0,434, Gorontalo 0,408, Jawa Barat 0,403, DKI Jakarta 0,399, Papua 0,392, Sulawesi Tenggara 0,389, Sulawesi Selatan 0,389, hingga Papua Barat 0,382.
“Peningkatan gini ratio tertinggi kembali terjadi di DKI Jakarta sebesar 0,008 poin dari 0,391 menjadi 0,399,” katanya.
Sementara provinsi dengan tingkat gini ratio terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung 0,262 dan Kalimantan Utara 0,292. Keduanya memiliki tingkat gini ratio yang tidak berubah dari September 2019.
