JANTHO – DPRK Aceh Besar menggelar rapat paripurna ke-4 masa persidangan ketiga pembahasan raqan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2019 dan empat raqan lainnya.
Fraksi Partai Aceh dalam pemandangan umumnya mengkritisi sejumlah proyek pembangunan yang dikerjakan di Daerah Pemilihan 1-5. Banyak masalah yang disorot, namun Fraksi Partai Aceh juga memberikan masukan program strategis yang bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah Aceh Besar kedepannya.
Pemandangan umum langsung dibacakan oleh Juanda Djamal, ketua fraksi Partai Aceh,” secara umum terhadap proyek-proyek yang telah dilaksanakan masih jauh dari kualitas bangunan yang semestinya dibangun sesuai dengan perencanaan, maupun program pemberdayaan masih kurang memiliki dampaknya pelaksanaan program bagi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kualitas layanan publik.”
”Kualitas kerja dan kinerja sangat ditentukan oleh manajemen birokrasi yang diterapkan bupati dan wakil bupati, sekurang-kurangnya sebulan sekali harus ada agenda evaluasi kinerja secara terpadu,” tambah pria yang akrab disapa bang Joe ini.
Sudah menjadi rahasia umum, selama ini hubungan bupati dan wakil bupati memang kurang harmonis, situasi tersebut tentunya merembet sampai ke tingkat dinas dan internal dinas itu sendiri.
Menurut Juanda, hal yang mutlak harus dibangun adalah, “kembali on the track, kesepahaman atau “stand of views” bupati dan wakil bupati dalam mengelola aparatur dilingkungan pemerintahan Aceh Besar tetap dalam kerangka menjalankan program strategis yang dulu mereka bangun saat pilkada dan sekarang ditetapkan dalam RPJM 2017-2022.
“Keduanya harus menanggalkan ego masing-masing, dan menyadari keberhasilan program pembangunan sangat ditentukan oleh kesolidan keduanya dalam memimpin.”
Setelah tiga tahun kepemimpinan mereka, sudah saatnya keduanya mrefleksikan perilakunya masing-masing demi kepentingan pembangunan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar,” tutut ketua fraksi PA yang ditemui setelah selesai penyampaian pemandangan umum, kemarin 28 Juli 2020.
Tawarkan kebijakan strategis
Fraksi Partai Aceh menawarkan beberapa program strategis, menurut Juanda, langkah ini dilakukan oelh Fraksi PA, mengingat selama ini diskursus dalam masyarakat Aceh Besar tinggi sekali, namun langkah kebijakan strategisnya belum jelas.
Menurut Juanda Djamal, Fraksi Partai Aceh menawarkan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Pulo Aceh, unit ini untuk menyiapkan perencanaanm pembangunan Pulo Aceh yang terintegrasi dengan Banda Aceh maupun kawasan pelabuhan bebas Sabang.
Selain itu, tambah bang Joe, Fraksi Partai Aceh juga menawarkan supaya pemerintah Aceh Besar mengambil langkah strategis untuk menjawab keresahan masyarakat atas maraknya pembiayaan yang dilakukan rentenir di pasar-pasar, seperti pasar lambaro dan bahkan mereka masuk ke kampong-kampung.
Situasi demikian, bertolak belakang dengan semangat Aceh Besar yang sedang mengoptimalkan penerapaan ajaran dan aturan Islam dalam kehidupan beribadah dan sosial-budaya, serta pembangunan ekonomi Aceh besar.
Jadi, sambung Juanda Djamal, Fraksi Partai Aceh menawarkan supaya pemerintah Aceh Besar dapat mengelola dana UPK di tingkat kecamatan dalam sebuah institusi resmi sesuai dengan Qanun Aceh no.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, boleh misalnya seperti Bank Islam agribisnis yang lebih fokus pembiayaannya pada sektor produktif.
“Selain itu, masih ada beberapa tawaran kebijakan strategis yang kami sampaikan, seperti penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada masa Corona dengan memanfaatkan kultur atau local wisdom kita dengan memanfaatkan Meunasah dan Mesjid, “ujar Juanda Djamal.
