Jakarta – Sekelompok pembangkang Arab Saudi yang diasingkan di Inggris, Amerika Serikat, dan di tempat lain mengumumkan pendirian partai oposisi, Partai Majelis Nasional.
Partai ini akan menjadi perlawan politik terorganisir pertama di bawah pemerintahan Raja Salman. Sejauh ini tindakan keras terhadap tokoh-tokoh oposisi kerap terjadi di Arab Saudi.
Negara yang menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut di Timur Tengah ini tidak mentolerir oposisi politik apa pun. Pembentukan Partai Majelis Nasional bertepatan dengan peringatan berdirinya kerajaan.
“Dengan ini, kami mengumumkan pembentukan Partai Majelis Nasional yang bertujuan untuk melembagakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di kerajaan Arab Saudi,” ujar kelompok itu dalam sebuah pernyataan seperti mengutip Daily Sabah.
Langkah tersebut menimbulkan tantangan baru bagi para penguasa Arab Saudi, ketika mereka sedang bergulat dengan harga minyak mentah yang rendah dan bersiap menjadi tuan rumah KTT G-20 pada November di tengah pandemi virus corona.
Tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di kerajaan kian diperluas dengan penahanan ratusan pejabat pemerintah termasuk perwira militer dan keamanan.
Mereka menerima tuduhan penyuapan dan eksploitasi jabatan publik sejak Putra Mahkota Mohammad bin Salman (MBS) ditunjuk sebagai pewaris takhta Arab Saudi pada Juni 2017 dan ia tampak ingin mengambil alih warisan ayahnya.
Tindakan keras kian intensif dengan penangkapan dua pangeran senior, Ahmed bin Abdelaziz dan keponakan raja, Mohammed bin Nayef. Penangkapan itu memicu spekulasi tentang kemungkinan upaya kudeta atau kemerosotan mendadak dari kesehatan raja.
MBS adalah putra mahkota kedua sebelum pangeran Mohammed bin Nayef digulingkan dari garis suksesi pada pertengahan 2017. Di tahun yang sama, puluhan bangsawan Saudi, mantan pejabat negara, dan pengusaha yang berpengaruh turut ditangkap dalam pembersihan anti-korupsi.
Sejak saat itu, MBS tetap menjadi satu-satunya putra mahkota. Dia mengejar metode yang tidak biasa dalam politik domestik kerajaan dan menghancurkan keseimbangan dinasti dalam struktur internal untuk menghilangkan ancaman yang mungkin ditujukan padanya.
Sudah sejak lama Arab Saudi dihujani kritik internasional atas catatan hak asasi manusia. Secara khusus, pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada Oktober 2018 di Konsulat Saudi di Istanbul, telah mendorong pengawasan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap catatan HAM kerajaan.
Dampak global terhadap pembunuhan tersebut menodai reputasi MBS yang dipupuk dengan hati-hati sebagai seorang reformis. Kasus itu juga membayangi upaya ambisiusnya dalam memodernisasi ekonomi dan masyarakat kerajaan yang konservatif.
