SIGLI – Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, meminta Pemkab setempat untuk segera menuntaskan persoalan yang melilit di gampong Dayah Tanoh Teupin Raya Kec. Glumpang Tiga Pidie.
Hal ini disampaikan politisi muda Partai Aceh tersebut kepada wartawan, Selasa 18 Mei 2021.
“Tanggal 30 April 2021 kemarin di ruang rapat Banmus DPRK Pidie sudah melakukan rapat konsultasi dengan Pemkab pidie terkait masalah tersebut, adapun Pemkab Pidie diwakili oleh Sekda dan tim dengan komis 1 DPRK Pidie di gedung DPRK Pidie,” kata Mahfud.
Adapun masalah yang mendasar menurut laporan masyarakat setempat yang disampaikan dalam bentuk surat penyampaian aspirasi masyarakat kepada dirinya adalah terjadi kekosongan geuchik di gampong setempat dan sampai saat ini tidak turunnya SK Pj geuchik setempat.
“Secara langsung Tuha Peut gampong setempat juga sudah menyurati camat untuk segara di respon persoalan ini, kemudian menunggu waktu semakin berlarut-larut akhirnya Tuha Peut juga sudah menyurati langsung Bupati Pidie untuk segera dilakukan penunjukan pejabat geuchik setempat. Namun kekosongan pemimpin di gampong sudah sudah berjalan hampir 2 bulan dari surat pengunduran geuchik yaitu pada 25 Maret 2021 yang menyatakan mundur karena keadaan kurang sehat, malah proses mundurnya geuchik lama disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Glumpang Tiga.”
Menurut Mahfud, hal ini yang mengakibatkan masyarakat berang karena sudah lama mereka tidak ada pimpinan di gampongnya dan hari ini 18 Mei kantor geuchik disegel oleh masyarakat setempat.
“Dari hasil rapat komisi 1 DPRK pidie dengan Pemkab 30 April lalu yang dihadiri oleh Sekda, asisten 1, Kadis DPMG, Kabag Pemerintahan, kabag Hukum dan Camat Glumpang tiga, Pemkab Pidie berkomitmen segera menuntaskan persoalan masyarakat Dayah Tanoh tersebut dengan segera menunjuk Pj Geuchik setempat, alhasil sudah hampir 3 pekan berjalan proses ini belum dilakukan oleh Pemkab Pidie.”
“Hari ini kami sampaikan kembali surat kepada Bupati Pidie untuk segera menindaklanjuti hasil rapat kemarin dengan dewan untuk segera menuntaskan persoalan ini, karena persoalannya akan membuat masyarkat disini tidak tenteram, apalagi dengan proses penyusunan APBG 2021 tentu akan sangat menghambat proses pembangunan di gampong itu sendiri dan kegiatan sosial masyarakat lainnya. Kami mendesak Pemkab Pidie untk segera menuntaskan persoalan ini agar masyarakat bisa hidup nyaman, tentram & jalannya roda pemerintahan di gampong tersebut,” ujar sosok yang dikenal dekat dengan semua kalangan ini.
