Banda Aceh – Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) yang baru dikukuhkan pada Mei lalu datang menemui Wali Nanggroe, dalam rangka meminta petunjuk dan arahan terkait program kerja yang akan disusun dan dilaksanakan oleh MAA.
Informasi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun, SIP, MPA
Kedatangan rombongan MAA, kata M. Nasir, dipimpin langsung oleh Ketua MAA, Prof. DR. Farid Wajdi, MA, dan didampingi Kepala Sekretariat Darmansyah S.Pd, MM, serta sejumlah pengurus MAA lainnya, Kamis 1 Juli 2021 di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.
“Ini merupakan kunjugan pertama kami usai dikukuhkan oleh Yang Mulia Wali Nanggroe pada Ramadhan (Mei) Lalu. Sebagai salahsatu lembaga keistimewaan Aceh, MAA meminta petunjuk dan arahan dalam menyusun dan melaksanakan program-program kerja ke depan,” kata Prof. Farid.
Seperti diketahui, MAA merupakan salahsatu lembaga keistimewaan Aceh khusus bidang adat istiadat, yang berada di bawah payung besar Lembaga Wali Nanggroe Aceh. MAA menjadi salahsatu sayap dari lembaga keistimewaan Aceh bersama lembaga-lembaga lainnya, seperti Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Baitul Mal, Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) dan Mahkamah Syariah.
“Semua yang kami lakukan adalah sebagai eksekutor kebijakan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh,” sebut Prof. Farid usai pertemuan dengan Wali Nanggroe.
Pada pertemuan tersebut, Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haytar memberikan banyak masukan terkait program yang akan disusun dan dilaksanakan oleh MAA ke depan. Program-program tersebut harus sejalan dengan visi dan misi Lembaga Wali Nanggroe dan lembaga keistimewaan Aceh lainnya.
“MAA hendaknya dapat menyusun program-program kerja baru yang belum termuat dalam program kerja yang sudah ada. Saya akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada MAA dalam menjalankan tugasnya,” kata Wali Nanggroe dalam pertemuan tersebut.
Wali Nanggroe juga mengingatkan, MAA merupakan salahsatu lembaga keistimewaan Aceh yang independent. Seluruh program kerja yang disusun dan dilaksanakan harus sinkron dengan program kerja lembaga-lembaga keistimewaan Aceh lainnya, agar hasil yang dicapai dapat maksimal. “Baik yang bersifat koordinasi dan konsultasi, “ kata Wali Nanggroe mengingatkan.
Menanggapi arahan dari Wali Nanggroe, Prof. Farid mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjut arahan yang disampaikan Wali Nanggroe. “Semoga program-program yang akan kita buat dan laksanakan seluruhnya akan terlebih dahulu meminta arahan dari Wali Nanggroe,” tambah Prof. Farid.
Selain itu, setiap program kerja yang sudah dilaksanakan, MAA akan menyampaikan laporan kepada Wali Nanggroe selaku payung lembaga keistimewaan Aceh, dan kepada Pemerintah Aceh, karena semua anggaran MAA bersumber dari APBA.[]
