Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta mendapat sorotan publik usai menyampaikan rencana pembentukan pasukan siber atau cyber army untuk melawan buzzer yang menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam di media sosial.
Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Faiz Rafdi mengatakan penamaan tim digital tersebut belum diputuskan. Namun ada beberapa alternatif nama seperti pasukan siber atau mujahid digital. Programnya juga masih dirancang.
“Apakah namanya, karena waktu itu yang memang lagi ramai itu kan cyber army, buzzer. Kemudian beliau usulkan itu. Kemudian muncul beberapa usulan ada mujahid digital. Jadi dari sisi nama kami belum putuskan apakah cyber army, mujahid digital,” ujar Faiz, Selasa (23/11).
Faiz juga menyatakan pembentukan pasukan siber itu tidak dikhususkan untuk membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebelumnya MUI DKI mendapat sorotan lantaran pasukan sibernya itu disebut untuk membela Anies Baswedan terkait pemberitaan sesat. Faiz mengatakan pembentukan tim siber ini untuk menangkal hoaks.
“Ketum juga menyebutkan bahwa tugas utama adalah bagaimana menghalau berita-berita hoaks, bagaimana umat dan ulama di tingkat kota bisa melek digital. Jadi lebih kepada pembinaan literasi digital,” kata Faiz.
Ketua Umum MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar meminta Bidang Infokom MUI bisa membela dan membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pemberitaan. Karena itu, pihaknya melawan pendengung atau buzzer lewat pembentukan tim siber khusus.
“Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom mengangkat keberhasilan Anies baik tingkat nasional maupun internasional,” ujar Munahar, dikutip dari laman resmi MUI DKI.
Dalam arahannya, Munahar meminta Infokom MUI DKI bisa melakukan “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar” di bidang digital. Salah satunya untuk melawan para buzzer yang telah meresahkan karena dinilai telah menghantam ulama dan mendiskreditkan Umat Islam.
Munahar juga berharap Infokom memiliki ahli atau cyber army untuk melawan orang-orang yang menghantam Umat Islam itu.
“MUI tidak usah takut untuk katakan yang haq (benar) itu haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya,” kata dia.
Rencana MUI DKI lantas menuai kritik. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menilai rencana tersebut sudah keluar dari tugas MUI dan membuat lembaga ulama itu bekerja seperti tim sukses calon presiden (capres) atau kepala daerah.
Ia pun mempersilakan MUI DKI Jakarta menjadi tim sukses daripada membentuk pasukan siber.
“Keluar dari bidang tugasnya saja. Ulama MUI itu tugasnya membangun kerukunan, kalau mengawasi orang atau menjadi tameng dari seseorang itu bukan menciptakan kerukunan, itu namanya tim sukses,” kata Jazilul.
Meski begitu, Ketua MUI pusat, Cholil Nafis mengklarifikasi bahwa rencana MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber bertujuan untuk sosialisasi hasil keputusan MUI dalam upaya melawan kabar bohong atau hoaks.
“Saya sudah klarifikasi, itu program sosialisasi hasil keputusan MUI dan melawan hoax. Seperti di MUI itu ada komisi informasi dan komunikasi,” kata Cholil dalam cuitan di akun resmi Twitternya @cholilnafis.
