BANDA ACEH – Nelayan di Aceh masih kekurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah Provinsi saat ini sedang meminta penambahan kuota kepada pihak terkait agar kebutuhan melaut para nelayan terpenuhi dengan baik.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Aliman menyatakan sedang berkoordinasi dengan pihak terkait sebagai upaya agar ada tambahan kuota BBM bersubsidi bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN)/Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN).
“Sebagian SPBUN di Aceh mengharapkan adanya tambahan kuota BBM bersubsidi (solar) 255 kilo liter per bulan, karena selama ini masih kurang,” kata Aliman, di Banda Aceh seperti dikutip dari Antara, Jumat, 16 September 2022.
Aliman menyampaikan hal itu usai rapat koordinasi penyaluran BBM bersubsidi dan rencana penambahan kuota sebagai upaya pengendalian inflasi, bersama 11 dari 15 SPBUN/SPDN yang aktif atau beroperasi di Aceh.
Para pemilik dan pengelola SPBUN/SPDN yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut umumnya mengeluhkan tentang terbatasnya kuota BBM subsidi yang dimiliki. Sedangkan kebutuhan di lapangan cukup banyak.
Sejumlah SPBUN yang membutuhkan penambahan kuota tersebut yakni SPBUN Muara Batu Aceh Utara, Ujung Serangga Abdya, Pusong Lhokseumawe, Kemudian Lhok Pawoh, Tapaktuan, dan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan.
Aliman menuturkan, pihaknya sejauh ini belum mendapatkan hasil pasti terkait berapa sebenarnya kebutuhan setiap SPBUN per bulannya, karena masih dilakukan perekapan data ke masing-masing stasiun.
“Meski demikian kita akan terus berupaya untuk memfasilitasi mereka dengan pihak terkait (Pertamina). Bahkan kami juga akan menyampaikan hal ini pada tim pengendalian inflasi daerah,” ujar Aliman.
Dalam kesempatan ini, Direktur SPDN Muara Batu Aceh Utara Sri Dewi mengaku kesulitan saat menyalurkan BBM kepada nelayan. Karena mereka hanya mendapat kuota dari Pertamina sebanyak 72 kilo liter (KL) per bulan. Sehingga, mereka harus membagikan penyalurannya sebanyak 16 KL per pekan, namun juga tetap habis dalam tiga sampai empat hari.
“Selebihnya nelayan harus menunggu giliran di pekan berikutnya, sehingga sering kali kapal harus diikat di dermaga sampai diperolehnya BBM berikutnya,” kata Sri Dewi.
Hal senada juga disampaikan Ermisal, pengelola SPDN Koperasi Perikanan Refca di PPI Ujung Serangga Abdya itu menuturkan bahwa mereka hanya mendapatkan kuota BBM solar bersubsidi 80 KL per bulan, dan kondisi ini sudah berjalan selama 8 tahun.
Sementara jumlah kapal pancing ukuran 30 GT ke bawah sudah banyak bertambah. Sehingga setiap tanggal 20 bulan berjalan stok BBM nya sudah habis.
“Kondisi ini menyebabkan nelayan kesulitan untuk mendapatkan BBM agar tetap bisa melaut setelah tanggal itu, karenanya kita mengharapkan adanya penambahan kuota,” kata Ermisal.
