Jakarta – Amerika Serikat menuding Korea Utara telah memasok senjata bagi tentara bayaran Wagner Group yang membantu Rusia melancarkan invasi Ukraina selama ini.
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby mengatakan Korea Utara telah menjual roket infanteri dan rudalnya kepada Wagner Group bulan lalu. AS, katanya, bakal memperberat sanksi terhadap kelompok itu.
“Wagner terus mencari pemasok senjata dari seluruh dunia untuk mendukung operasi militernya di Ukraina. Kami dapat memastikan Korea Utara telah menyelesaikan pengiriman senjata awal untuk Wagner, yang membayar alutsista itu,” kata Kirby pada Kamis (22/12).
Wagner Group tidak terikat dengan pemerintah Rusia. Perusahaan swasta ini dipimpin oleh konglomerat Rusia, Yevgeny Prigozhin, yang selama ini disebut pernah menjadi “koki” Putin.
Pemerintahan Presiden Vladimir Putin telah menggunakan jasa tentara bayaran Wagner untuk membantu invasi Rusia ke Ukraina, terutama di awal-awal agresi berlangsung.
Kirby mengatakan Wagner Group telah menghabiskan lebih dari US$100 juta (Rp1,5 triliun) setiap bulan untuk melancarkan operasi militer di Ukraina.
Kirby juga memperkirakan saat ini ada sekitar 50 ribu pasukan Wagner, yang terdiri dari 10 ribu kontraktor terampil dan 40 ribu narapidana.
“Wagner muncul sebagai pusat kekuatan saingan militer dan kementerian Rusia lainya,” ujar Kirby seperti dikutip AFP.
Tuduhan AS ini pun didukung sekutu, Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan London setuju dengan penilaian AS bahwa Korut telah memasok senjata ke Rusia. Hal itu, tegas London, jelas-jelas melanggar resolusi PBB.
“Fakta bahwa Presiden (Vladimir) Putin meminta bantuan Korut adalah tanda keputusasaan dan isolasi Rusia,” kata Cleverly dalam sebuah pernyataan.
“Kami akan bekerja dengan mitra kami untuk memastikan bahwa Korut membayar mahal untuk mendukung perang ilegal Rusia di Ukraina.”
Melalui pernyataan yang dirilis kantor berita pemerintah, KCNA, Kementerian Luar Negeri Korea Utara membantah telah menjual senjata ke Rusia dan Wagner Group.
Pyongyang menganggap tuduhan AS “itu rekayasa yang tidak jujur untuk tujuan yang berbeda”.
