SIGLI – Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, mengaku tidak ambil dengan mosi tidak percaya yang dilayangkan kepada dirinya seperti yang diberitakan salah satu media.
“Saya sebagai ketua DPRK Pidie menganggapnya sebagai suatu hal-hal wajar dalam proses dinamika politik. Setiap anggota dewan dari partai politik pasti punya kepentingan mereka masing-masing,” ujar Mahfuddin Ismail.
“Poin penting yang ingin saya sampaikan, Kepentingan pribadi saya sebagai ketua DPRK Pidie hanya mempertahankan marwah dewan itu sendiri. Salah satunya menjalankan aturan regulasi di dewan yaitu menjalankan Tata Tertib dewan. Saya tetap konsisten dan mempertahankan terhadap tata tertib dan kode etik yang telah kami susun bersama pada saat diamanahkan oleh rakyat menjadi anggota dewan. Bukan karena kepentingan, menang atau kalah, atau suka dan tidak suka,” ujar politisi muda PA ini lagi.
“Mari saling menghormati semuanya, bukan sesuatu yang penting ketika saya dilakukan mosi tidak dipercaya.”
“Coba kita berlogika sedikit. 4 Tahun lebih sudah saya memimpin dewan terhormat ini, kenapa baru sekarang mereka menyatakan mosi tidak percaya? Berarti ada keinginan mereka yang terhambat dalam persoalan penetapan komisioner KIP Pidie. Mungkin saja mereka tidak punya jurus lain selain membuat mosi tidak percaya ini agar saya malu di hadapan publik Pidie. Namun, saya yakin dan percaya, masyarakat pidie sudah cerdas dalam melihat persoalan ini,” ujarnya.
“Dalam konteks proses perekrutan Komisioner KIP periode 2023-2028, sebagai pimpinan dewan yang diberi amanah, saya memperjuangkan hak rakan – rakan calon Komisioner KIP yang merasa terzalimi.”
“Tersebarnya kasus video dugaan persengkololan antara sebahagian anggota Komisi 1 yang rata-rata ketua Parpol di Pidie dengan calon Komisioner KIP pidie yang kemudian diluluskan dalam pleno penetapan Komisioner terpilih. Saya punya tanggung jawab dan tetap mempertahankan tata tertib yang sudah dibuat oleh mereka sendiri dikala pertama menjadi anggota dewan. Ini tentang integritas saya sebagai ketua dewan. Kalau kemudian mereka melabelkan ke saya tidak percaya, bukan suatu hal penting dan aneh.”
“Amanah Jabatan Ketua DPRK Pidie, perlu saya pertegas kembali, bukanlah hasil kesepakatan, pemberian ataupun deal politik tertentu antara pimpinan dan anggota DPRK maupun partai politik, melainkan hasil Pemilu 2019. Dimana, Partai Aceh di Kabupaten Pidie sebagai peraih kursi terbanyak diantara partai peserta pemilu lainnya, maka Ketua DPRK Pidie menjadi haknya Partai Aceh. Hal ini sangat jelas diatur didalam regulasi. Pimpinan dan anggota dewan dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban sama setiap anggota dewan.”
“Saya sebagai ketua DPRK yang berasal dari Partai Aceh mempunyai hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya, Jabatan tersebut bukanlah pemberian anggota DPRK Pidie tapi aturan yang telah menentukan demikian. Jadi mari kita hormati saja aturan yang ada.”
“Setelah keluarnya isu mosi tidak percaya ini, banyak masyarakat Pidie telpon dan WA ke saya, saya coba merangkum beberapa pertanyaan yang penting,” pak ketua nyan Gata peu di mosi tidak percaya lagoew? Mudah bagi saya menjawabnya, ‘yang penting ureung droeneuh masyarakat Pidie dan Partai Aceh masih percaya ke ulon tuan? Mereka menjawab sambil ketawa, Pastilah.”
Mahfud mengaku tidak mau ambil pusing terhadap dibuatnya mosi tidak percaya ini.
“Itu persoalan koalisi dan non koalisi, karena koalisi mereka dirikan tentu juga punya kepentingan tersendiri. Yang paling penting adalah saya masih dipercaya Masyarakat dan PA. Saya berkomitment untuk Pileg 2024 tahun depan ingin melanjutkan perjuangan menjadi calon anggota DPRA agar bisa lebih besar lagi hak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Pidie. Doa dam dukungan masyakarakt Pidie dan Pidie Jaya mudah-mudahan mendapat dukungan kembali di periode ke 4 nanti,” ujar Mahfud.
