Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka tak mendapat kartu tanda anggota kehormatan Muhammadiyah. Hanya pasangannya calon presiden Prabowo Subianto yang mendapat kartu anggota kehormatan itu.
Prabowo mendapat KTA kehormatan lantaran datang mengikuti acara Dialog Terbuka Muhammadiyah yang digelar di Surabaya pada Jumat, 24 November 2023. Adapun Gibran hari ini absen di acara tersebut. Dia memilih menghadiri acara NU di tempat lain di Jawa Timur.
“Kartu anggota kehormatan diberikan tidak hanya kepada Prabowo saja,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Seluruh capres-cawapres yang menghadiri dialog publik yang digelar Muhammadiyah, kata Mu’ti, diberikan kartu anggota kehormatan. Hanya Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang tidak mendapatkan kartu anggota kehormatan, lantaran tidak menghadiri dialog publik yang diselenggarakan mereka.
“Kami memberikan anggota kehormatan kepada Pak Anies dan Gus Muhaimin, juga kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, juga kepada Pak Prabowo. Seandainya Mas Gibran datang, juga kita berikan,” kata Mu’ti.
Ia menjelaskan berdasarkan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, anggota kehormatan diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki komitmen dan integritas, serta kedekatan dengan organisasi masyarakat tersebut.
Ada tiga jenis keanggotaan, yaitu anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
“Mudah-mudahan komunikasi politik baik ketika terpilih atau tidak, akan terjalin dengan baik. Karena sudah memiliki rekam jejak yang sama untuk Muhammadiyah,” ujarnya.
Hari ini PP Muhammadiyah menggelar rangkaian dialog publik terakhir untuk para capres dan cawapres. Dialog kali ini sedianya menghadirkan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Namun Gibran urung datang karena menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabwo-Gibran Nusron Wahid, putra sulung Presiden Jokowi tak datang karena pada saat yang sama juga ada acara.
Adapun Prabowo dalam paparannya di dialog publik itu menjelaskan tentang berbagai hal, salah satunya adalah soal pemerintah harus menjamin kehidupan para hakim supaya tidak bisa disogok.
Prabowo mengatakan, kualitas hukum paling ditentukan oleh para hakim. “Apakah itu hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Pengadilan Tinggi, hakim Pengadilan Negeri,” ucapnya dalam acara itu, seperti dipantau dari YouTube Muhammadiyah Channel.
Soal program yang dipaparkan Prabowo Abdul Mu’ti mengatakan cukup logis dan realistis.
Namun demikian, kata dia, karena keterbatasan waktu, pihaknya tidak bisa sampai menggali bagaimana cara merealisasikan program-program yang disiapkan tersebut.
“How-nya dalam penerapan gagasan belum sempat tersampaikan dengan detail karena keterbatasan waktu. Namun Muhammadiyah akan terus melakukan kajian pada gagasan pasangan Capres dan Cawapres,” ucapnya.
