Jakarta – DPW Partai NasDem DKI Jakarta meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta mengambil langkah tegas memastikan integritas Pemilihan Umum 2024. Salah satu fokus utama adalah penanggulangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif.
Hal ini diungkapkan Sekretaris DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino setelah adanya laporan dugaan pelanggaran administratif ihwal daftar pemilih fiktif pada Kamis lalu, 23 November 2023. Laporan tersebut saat ini sudah masuk proses persidangan.
“Dalam prosesnya, Bawaslu DKI Jakarta harus menempatkan keterbukaan sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas pengawasannya,” kata Wibi dilansir dari website resmi milik Nasdem Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.
Wibi turut meminta Bawaslu DKI untuk aktif berkomunikasi dengan masyarakat, partai politik, dan pihak terkait lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran DPT dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bawaslu DKI Jakarta harus meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan ancaman DPT fiktif,” ujarnya.
Menurutnya, Bawaslu seharusnya berusaha memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya data pemilih yang akurat dan proses pemutakhiran DPT. Hal ini bisa dilakukan melalui program sosialisasi dan edukasi pemilih.
Di sisi lain, politisi partai NasDem ini juga berharap Bawaslu mempunyai langkah inovatif dengan pemanfaatan teknologi canggih dalam verifikasi data. Menurut dia, dengan memanfaatkan sistem informasi yang handal, Bawaslu dapat dengan lebih efisien mengidentifikasi potensi DPT fiktif.
Dia mengatakan penerapan teknologi ini tidak hanya mempercepat proses verifikasi, tetapi juga meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi keabsahan data pemilih.
Selain itu, Wibi mendorong agar Bawaslu DKI Jakarta tidak hanya bersikap reaktif tapi proaktif dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya dengan melakukan pengawasan rutin dan pemantauan terus-menerus terhadap proses pemutakhiran DPT.
“Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan,” kata Wibi.
