Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) mengatakan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tetap bertugas sebagai Menteri Pertahanan menjelang debat perdana Pilpres 2024 yang digelar KPU, Selasa (12/12) malam ini.
Ketua Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono menjelaskan salah satu acara yang dihadiri Prabowo adalah penyerahan penyerahan pesawat kepada TNI Angkatan Udara.
“Pak Prabowo tetap mengutamakan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Pagi ini, Pak Prabowo akan menyerahkan pesawat NC212i buatan anak bangsa dari PT Dirgantara Indonesia kepada TNI AU di Halim Perdanakusuma di pagi hari,” kata Budisatrio dalam keterangan tertulis, Selasa pagi.
Ia mengatakan setelah menyerahkan pesawat, Prabowo akan tetap meneruskan berkegiatan di Kementerian Pertahanan hingga sore hari.
“Kegiatan Pak Prabowo sampai sore hari, mulai dari pagi diawali dengan kegiatan olahraga berenang. Kemudian melaksanakan tugas sebagai Menhan sampai sore di jam pulang kerja,” katanya.
Terkait debat, ia menyebut sehari sebelumnya atau pada Senin (11/12) sore, Prabowo telah melakukan diskusi dengan tim debat dari TKN.
Budisatrio mengatakan selain dirinya, tim persiapan debat dari TKN itu terdiri dari Ketua TKN Rosan Roeslani, Ketua Strategis TKN, Sufmi Dasco Ahmad, Yusril Ihza Mahendra, Ridwan Kamil, Budiman Sujatmiko, Helmy Yahya, Burhanudin Abdullah, Dadan Hindrayana, Habiburokhman, Hasan Nasbi, hingga Munafrizal Manan.
“Kami bertemu kemarin setelah Pak Prabowo menghadiri rapat paripurna akhir tahun di Istana Negara pada sore hari. Dalam pertemuan itu kami brainstorming dan diskusi terkait tema debat nanti,” ujar Budisatrio.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari sebelumnya menyatakan debat akan digelar sebanyak 5 kali, mengacu kepada Undang-undang Pemilu. Capres dan cawapres hadir di atas panggung dalam lima kali debat.
Namun, kata Hasyim porsinya berbeda. Capres akan lebih banyak bicara pada 3 kali agenda debat. Sementara, cawapres akan lebih banyak di 2 agenda debat.
Di debat perdana pada Selasa malam, temanya adalah tentang ‘pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga’.
