Meulaboh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Aceh,Tarmizi SP mengatakan Pemerintah Aceh pada 2024 mengalokasikan Rp15 miliar untuk memperbaiki kerusakan jalan lintas provinsi di kawasan Aceh Barat-Pidie, yang menyebabkan akses transportasi dan perekonomian masyarakat terganggu.
“Alhamdulillah, pada tahun ini kita berhasil melakukan lobi anggaran sebesar Rp15 miliar untuk perbaikan ruas jalan Aceh Barat-Pidie yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat,” kata Anggota DPRA Tarmizi SP kepada ANTARA di Meulaboh, Sabtu.
Ia menyebutkan, perbaikan ruas jalan provinsi tersebut direncanakan dimulai dari kawasan Gunong Mata Ie, Kecamatan Panton Reue hingga ke kawasan Tutut, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat dan selanjutnya menuju ke kawasan Geumpang, perbatasan Aceh Barat dan Kabupaten Pidie, Aceh.
Menurutnya, pengalokasian anggaran Rp15 miliar tersebut dimaksudkan untuk melakukan perbaikan akses jalan dari wilayah timur menuju ke wilayah tengah Aceh, hingga ke kawasan pantai barat selatan Aceh.
Tarmizi mengatakan usulan anggaran tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi keluhan masyarakat, terhadap kerusakan badan jalan yang semakin parah khususnya di lintasan Meulaboh-Geumpang, Kabupaten Aceh Barat yang menyebabkan genangan air di badan jalan provinsi.
Dengan adanya perbaikan pada tahun anggaran 2024, DPR Aceh berharap nantinya akses jalan tersebut kembali lancar dilintasi masyarakat, sehingga diharapkan dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat dalam berbagai sektor.
Tarmizi mengatakan, pada tahun sebelumnya pihaknya juga telah berhasil memperjuangkan perbaikan ruas jalan Meulaboh-Geumpang yang dimulai dari kawasan Beureugang, Kecamatan Kaway XVI menuju ke kawasan Gunong Mata Ie, Kecamatan Panton Reue, Kabupaten Aceh Barat.
Ia menyebutkan kerusakan badan jalan provinsi di lintas Kabupaten Aceh Barat-Pidie, selama ini menjadi salah satu fokus anggota DPRA dari daerah tersebut guna menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus berupaya menyahuti laporan dari masyarakat, sehingga berbagai kerusakan jalan dan harapan pembangunan yang disuarakan oleh masyarakat dapat kami tampung dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh di Banda Aceh,” demikian Tarmizi.
