Jakarta – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan melakukan voting pada Senin (10/6) malam mengenai draf resolusi yang mendukung rencana gencatan senjata di Gaza, Palestina.
Dilaporkan Reuters, AS menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut pada hari Minggu setelah enam hari perundingan di antara 15 anggota dewan. Belum jelas apakah hak veto Rusia dan China akan mengizinkan penerapan rancangan tersebut.
Sebuah resolusi DK PBB memerlukan setidaknya sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari AS, Prancis, Inggris, China, atau Rusia untuk dapat disahkan.
Presiden AS Joe Biden sebelumnya menyusun rencana gencatan senjata tiga fase pada tanggal 31 Mei yang ia gambarkan sebagai inisiatif Israel.
Beberapa anggota Dewan Keamanan mempertanyakan apakah Israel telah menerima rencana untuk mengakhiri pertempuran di Gaza.
Rancangan resolusi untuk gencatan senjata itu disebut telah “diterima Israel, menyerukan Hamas untuk juga menerimanya, dan mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat.”
Draf ini juga merinci usulan gencatan senjata selama 6 minggu, dan menyatakan bahwa “jika perundingan memakan waktu lebih dari enam minggu untuk fase pertama, gencatan senjata akan tetap berlanjut selama perundingan berlanjut.”
Dewan Keamanan PBB pada bulan Maret menuntut gencatan senjata segera dan pembebasan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas.
Selama berbulan-bulan, perunding dari AS, Mesir dan Qatar telah berusaha menengahi gencatan senjata. Hamas mengatakan mereka menginginkan diakhirinya perang di Gaza secara permanen dan penarikan Israel dari wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta orang itu.
AS sebelumnya mendesak DK PBB untuk melakukan voting terhadap draf resolusi yang mendukung rencana “gencatan senjata segera dengan pembebasan para sandera” antara Israel dan Hamas, yang sedang berperang di Jalur Gaza.
