Banda Aceh – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menekankan kepada Pemerintah Aceh untuk segera membenahi pelayanan di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh sebagai rumah sakit rujukan di provinsi Aceh.
“Pj Gubernur Aceh perlu melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap pelayanan dan kinerja manajemen RSUZA Banda Aceh,” kata Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani, di Banda Aceh, Selasa.
Permintaan itu disampaikan Reza Falevi dalam rapat paripurna mendengar jawaban akhir Gubernur Aceh terhadap pendapat DPRA tentang rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2023, di gedung utama DPRA, di Banda Aceh.
Falevi mengatakan, pelayanan RSUZA Banda Aceh harus dibenahi lebih baik karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat Aceh. Apalagi, rumah sakit Pemerintah Aceh ini menjadi satu-satu rujukan terakhir di Aceh.
Tetapi, kata dia, setiap dilakukan inspeksi, selalu ditemukan banyak masalah di RSUZA Banda Aceh, baik dari sisi pelayanan maupun manajemen.
Karena itu, DPRA membutuhkan ketegasan dari Pj Gubernur Aceh untuk mengevaluasi secara komprehensif terhadap pelayanan serta manajemen rumah sakit.
“Jangan kita hanya mendapatkan penghargaan di nasional, tetapi pelayanan manajemen rumah sakit itu sibuk dengan mengurus proyek, bukan melayani pasien,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu, tambah Falevi, Gubernur Aceh juga baru meninjau dan melihat sendiri kondisinya. Hal itu juga sama ketika DPRA melakukan sidak. Masalahnya terus berulang tanpa perbaikan. Maka, sudah saat evaluasi, bahkan jika perlu dilakukan audit investigatif.
“Hari ini banyak ruangan yang rusak tetapi tidak diperbaiki, sehingga pelayanan untuk masyarakat terganggu. Maka, kita harapkan ini Pemerintah Aceh akan menindaklanjuti nya secara arif dan bijaksana,” kata Falevi Kirani.
Terhadap permintaan Komisi V DPR Aceh tersebut, Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah memberikan jawaban singkat dan memang sedang dalam evaluasi.
“Lagi evaluasi bos (pelayanan RSUZA Banda Aceh). Tenang, ya bro,” demikian jawab Bustami Hamzah singkat.
