Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua hari selama Presiden Joko Widodo kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).
Penugasan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2024. Keputusan berlaku mulai kemarin.
“Menugaskan wakil presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Persatuan Emirat Arab, pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2024 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air,” bunyi diktum kesatu Keppres 22 Tahun 2024.
Keppres itu juga memberi kewenangan kepada Ma’ruf membuat kebijakan strategis. Ma’ruf tak perlu izin Jokowi untuk membuat kebijakan itu.
“Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan wakil presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada presiden,” bunyi diktum ketiga.
Sebelumnya, Jokowi bertolak dari Jakarta ke Abu Dhabi pada Selasa (16/7). Ia melakukan kunjungan kenegaraan untuk membahas kerja sama bidang ekonomi dan investasi dengan Uni Emirat Arab.
Salah satu agenda yang dibawa Jokowi adalah pembangunan IKN. Dia berkata akan ada kerja sama ekonomi terkait IKN dalam lawatan itu.
Jokowi berkata akan membahas keberlanjutan pembangunan Indonesia pascapergantian presiden bersama Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).
“Termasuk di dalamnya itu (bahasan investasi IKN). Beberapa nanti akan ada penandatanganan MoU Business to Business (B to B), yang disaksikan oleh kedua pemerintah UEA dan Indonesia,” ucap Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7).
Hubungan Indonesia dengan UEA begitu erat di era Jokowi. Hal itu juga tercermin dalam persahabatan Jokowi dengan MBZ.
MBZ membangun Masjid Jokowi di Abu Dhabi, sedangkan Masjid MBZ dibangun di Kota Solo. Jokowi juga menamakan Tol Jakarta-Cikampek II sebagai Tol MBZ.
Selain itu, ada berbagai kerja sama ekonomi intens antara kedua negara. UEA menurut Jokowi juga menjadi negara Timur Tengah pertama yang memiliki perjanjian kemitraan komprehensif atau CEPA dengan Indonesia.
