BLANGPIDIE – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh (DPW PNA) Kabupaten Aceh Barat Daya, melakukan rapat Pimpin PNA Abdya guna menyikapi Surat Keputusan yang baru keluar dari DPP PNA, Nomor: 1.116/PNA/PILKADA/KU-SJ/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Irwandi Yusuf Ketua Umum dan Sayuti Bin Chaliluddin Wakil Sekjen Sektaris Jendral VIII yang mengusung Safaruddin dan Mas Adi M sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati pada Pilkada Abdya 2024.
Rapimwil PNA itu dihadiri oleh pengurus DPW, DPC dan para kader Partai Nanggroe Aceh se-Kabupaten Abdya, yang berlangsung di kantor PNA setempat, Kamis (22/08/2024).
Ketua DPW PNA Abdya, Syarifuddin memandang dinamika yang sedang terjadi di PNA hari ini bukan hal yang baru, dan sangat lumrah terjadi di dalam organisasi politik, apalagi menyangkut kepentingan menjelang Pilkada serentak ini.
“Bahwa perlu kewaspadaan para Kader PNA dari praktik jahat pihak-pihak yang ingin memecah-belah soliditas PNA. Oleh karena itu, dipandang perlu Rapimwil ini yang dilakukan secara berkelanjutan, karena masyarakat Aceh menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan nilai-nilai Islam yang kuat, sehingga sangat mengecam praktik-praktik politik belah bambu yang dimainkan oleh politisi dan pihak-pihak luar PNA dalam proses pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Praktik seperti ini tidak lain dipandang sebagai upaya orang-orang yang bukan kader PNA dan mungkin juga bukan orang Aceh untuk menghancurkan keberadaan Partai Lokal di Aceh yang lahir dari rahim UUPA,” demikian isi rilis yang diterima awak media ini.
Segenap pengurus DPW, DPC serta para kader Partai Nanggroe Aceh Kabupaten Abdya menyatakan tetap setia dan ikhlas untuk mendukung penuh H. Salman Alfarisi, ST. MM dan Yusran Adek sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya periode 2024-2029 sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor: 1.108/PNA/PILKADA/KU-SJ/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
Sementara Sekretaris DPW Partai Nanggroe Aceh Aceh Barat Daya, R. Faizin Yusuf memandang, biarlah dinamika tersebut berjalan dengan indah dan akan semakin indah pada waktunya nanti, karena setiap keputusan partai perlu penyesuaian dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.
“Disisi lain kita juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai apakah Surat Keputusan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024,” demikian petikan rilisnya.
