Banda Aceh—Budayawan Aceh, Herman RN, menyarankan kepada penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh agar dapat mengusulkan program pemisahaan Dinas Kebudayaan Aceh untuk berdiri sendiri.
Hal itu disampaikan Herman RN pada saat diskusi Urun Saran Pemajuan Kebudayaan untuk RPJM Aceh 2025-2030 di sebuah kafe pinggiran Kota Banda Aceh, Selasa (13/05/2025). Kegiatan yang diinisiasi oleh Suara untuk Kebudayaan Aceh Terarah (SuKAT) itu dihadiri berbagai elemen pelaku dan pemerhati kebudayaan Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Herman berasumsi bahwa tidak munculnya pokja kebudayaan dalam susunan RPJM Aceh karena Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Aceh masih menganggap kebudayaan sebagai tempelan pada bidang lain.
“Sampai sekarang, kebudayaan di Aceh menempel secara variatif. Di level provinsi, kebudayaan ditempelkan pada pariwisata. Di tingkat kabupaten/kota, kebudayaan ada yang ditempelkan pada pendidikan, pada olahraga, ada pula pada pemuda. Ini jelas bahwa kebudayaan belum dianggap penting di Aceh sehingga kebudayaan dalam RPJMA pun tidak eksplisit dibahas, hanya dianggap menempel pada semua pokja,” ujarnya.
Ketua Dewan Kesenian Banda Aceh (DKB) itu berharap, Pemerintah Aceh segera mereformasi SOTK Dinas Kebudayaan agar mandiri, terpisah dari Dinas Pariwisata atau dinas lainnya, mengikuti pemerintah pusat yang sudah memandirikan Kementerian Kebudayaan.
“Di level pusat sudah jelas, Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri, tidak lagi menempel pada kementerian lain. Ini hasil kerja keras rekomendasi dari seluruh dewan kesenian di Indonesia pada akhir 2023 lalu dalam sebuah maklumat yang diberi nama Resolusi Ancol. Sudah seharusnya Aceh mengikuti pusat, Dinas Kebudayaan harus berdiri sendiri,” tegasnya.
Herman mengungkap beberapa daerah yang sudah memandirikan Dinas Kebudayaan, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jakarta, dan akan menyusul Nusa Tenggara Barat.
“Nah, biasanya Aceh menjadi model, seperti menjadi model pilkada, menjadi model jaminan kesehatan rakyat, menjadi model partai lokal. Giliran kebudayaan yang di dalamnya ada peradaban, Aceh malah lamban dibanding daerah lain,” ucap Herman lagi.
Kepada media ini, Dosen Universitas Syiah Kuala itu berkali-kali mengatakan, jika ingin peradaban Aceh dikenal dunia, jika mau indeks pemajuan kebudayaan Aceh meningkat, kata dia, Dinas Kebudayaan harus mandiri dan kebudayaan harus masuk dalam RPJM Aceh, harus tercantum dalam rencana kerja dan rencana strategis pemerintah Aceh.
“Jika tidak, tunggulah lebel Aceh sebagai daerah yang tidak pernah menghargai peradaban,” tegasnya.[]
