TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan diingatkan sengketa lahan antara warga Seuneubok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur dengan PT ASN harus segera diselesaikan sebelum konflik semakin parah.
Pasalnya, warga sudah cukup bersabar selama 20 tahun lebih permasalah ini belum ada titik temu, bahkan sekarang warga sudah menduduki lahan sudah lebih 2 bulan belum juga ada penyelesaian dari pemerintah.
“Pemerintah Aceh Selatan jangan tunggu konflik semakin parah baru turun dan selesaikan. Masyarakat sudah cukup sabar lambatnya penyelesaian dari pemerintah Aceh Selatan,” kata anggota DPRK Aceh Selatan, Adi Samridha.
Katanya, posko yang didirikan oleh masyarakat telah dijaga siang dan malam selama 71 hari lebih, namun belum ada satupun pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berkunjung ke lokasi untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan memeriksa bukti-bukti otentik lapangan. Masyarakat sangat berharap agar pemerintah dapat hadir dan melihat langsung kondisi lapangan, mendengar keluhan masyarakat, dan memeriksa bukti-bukti yang ada.
Selain itu, Tim Khusus yang dibentuk oleh Bupati Aceh Selatan juga belum menunjukkan tindakan nyata. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh tim tersebut jalan ditempat, hingga sekarang belum ada rekomendasi apapun. Bahkan pada pertemuan tanggal 13 Juni lalu dengan masyarakat, Tim Khusus berjanji akan hadir di lokasi, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda kehadiran mereka.
“Saya ingatkan Tim Khusus yang telah dibentuk itu harus bekerja serius, jangan lambat seperti ini, karena ini bisa picu konflik lebih parah yang berakibat fatal nantinya,” jelasnya.
Anggota Fraksi Partai Aceh ini menyampaikan , dirinya selama ini sudah berusaha dan meminta warga agar tidak melakukan sikap anarkis, harus selalu mengedepankan penyelesaian secara bijak dan persuasif. “Tapi kalau terus berlarut-larut, Kita tidak bisa menjamin kalau warga berbuat diluar kontrol,” jelasnya.
Sengketa lahan ini telah berlangsung lebih dari 20 tahun dan masyarakat Seuneubok Pusaka telah lama menantikan penyelesaian yang adil dan transparan. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata dan menyelesaikan masalah ini dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah dapat memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan sengketa lahan ini dengan cara yang adil dan transparan,” tutupnya.
