Banda Aceh- Transparansi Tender Indonesia (TTI) melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Aceh usai pembatalan tender pembangunan Rumah Sakit Regional Yulidin Away (RSUD YA) Tapaktuan, Aceh Selatan, senilai Rp15,9 miliar. Keputusan itu dinilai sebagai bukti lemahnya manajemen anggaran dan ketidakpekaan Kabinet Gubernur Aceh Mualem terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Padahal, berdasarkan data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh, pemenang tender sudah diumumkan. PT Tsaraya Bangun Abadi tercatat dengan penawaran Rp15,62 miliar. Namun belakangan, status tender berubah menjadi “batal” dengan alasan klasik: waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
“Ini menunjukkan pejabat Pemerintah Aceh tidak punya tanggung jawab dan hati nurani. Seolah-olah gagalnya sebuah kegiatan publik tidak menjadi persoalan serius,” tegas Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Jumat, 19 September 2025.
Nasruddin menilai kegagalan ini bukanlah masalah teknis semata, melainkan buah dari buruknya perencanaan. “Kenapa tender baru dilakukan di ujung tahun anggaran? Sekda Aceh sebagai penanggung jawab anggaran seharusnya melakukan evaluasi mingguan agar serapan bisa dipantau dan kendala segera diatasi. Kinerja Pemerintah Aceh layak diberi rapor merah,” ujarnya.
Kasus RSUD Tapaktuan bukan satu-satunya. Program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat miskin juga mandek. Dari target 2.000 unit, sebanyak 530 rumah batal dibangun dengan dalih verifikasi penerima tidak lolos. Padahal, anggaran Rp50 miliar sudah tersedia sejak awal tahun.
“Bayangkan, dana sebesar itu akhirnya harus dikembalikan ke kas negara atau bahkan dialihkan ke kegiatan lain yang manfaatnya belum tentu dirasakan rakyat. Tim verifikasi yang ditunjuk sejak Januari sampai Agustus 2025 patut dimintai pertanggungjawaban. Ini menimbulkan pertanyaan besar, ada apa sebenarnya?” kata Nasruddin.
Kegagalan proyek vital seperti RSUD Yulidin Away semakin menohok karena rumah sakit itu diharapkan menjadi rujukan kesehatan regional untuk empat kabupaten yaitu Aceh Selatan, Abdya, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam. Kebutuhan ini mendesak, mengingat fasilitas kesehatan di kawasan pantai barat selatan Aceh masih minim dan kerap memaksa pasien dirujuk jauh ke Banda Aceh atau Medan.
TTI menuntut Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) memberi penjelasan terbuka dan logis atas pembatalan dua program strategis yaitu pembangunan RSUD Yulidin Away dan 530 unit rumah miskin. Mereka juga mendesak Gubernur Mualem segera mengevaluasi bawahannya.
“Jangan hanya pengadaan barang yang banyak untungnya dikebut, sementara proyek untuk rakyat dibiarkan gagal. Ini pelecehan terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Nasruddin.
