YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada membangun 100 Hunian Sementara atau Huntara bagi warga terdampak banjir di Aceh Utara. Huntara berukuran 6 x 6 meter dengan fasilitas dua kamar, ruang multifungsi, dan teras untuk mendukung kehidupan keluarga selama masa transisi.
Pakar kebencanaan yang juga Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., mengapresiasi progres pembangunan Huntara bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Pembangunan Huntara menjadi langkah penting dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk memastikan pengungsi dapat segera menempati hunian yang lebih layak. Capaian pembangunan fisik tersebut harus diiringi dengan perhatian serius terhadap aspek keselamatan dan keamanan, terutama di tengah masih tingginya potensi bencana susulan.
“Progres Huntara patut diapresiasi. Tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh penduduk, pengungsi, serta para pekerja yang terlibat dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berada dalam kondisi aman dan mendapatkan suplai logistik yang memadai,” ucap Dwikorita, Selasa (6/1).
Dwikorita menekankan bahwa rumah dan infrastruktur yang telah dibangun benar-benar berada pada lokasi yang aman. Hal ini menjadi krusial mengingat potensi longsor, banjir bandang, dan banjir susulan masih tinggi. “Huntara harus dipastikan aman dari ancaman longsor dan banjir bandang,” ujarnya.
Aspek keamanan tidak hanya berlaku untuk Huntara, tetapi juga harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Tanpa perencanaan berbasis risiko bencana dan kondisi lingkungan, pembangunan Huntap justru berpotensi menciptakan siklus bencana berulang di masa depan.
Menurut Dwikorita, untuk menjamin keamanan tersebut, upaya pencegahan dan mitigasi bencana secara permanen sangat penting dilakukan secara paralel bersamaan dengan pelaksanaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Langkah pertama yang bersifat mutlak adalah pemulihan kerusakan lingkungan sebagai prioritas karena membutuhkan waktu yang panjang hingga bertahun-tahun. “Apabila pemulihan lingkungan tidak berhasil, maka periode ulang bencana bisa menjadi semakin cepat dengan magnitude yang jauh lebih dahsyat,” jelasnya.
Selain itu, pentingnya melakukan inspeksi menyeluruh di wilayah hulu sungai sebagai bagian dari upaya pencegahan banjir bandang. Mengidentifikasi zona rawan berupa tumpukan sedimen longsoran maupun rontokan batuan yang berpotensi menyumbat aliran sungai dari arah hulu. Zona rawan tersebut apabila dipicu oleh akumulasi curah hujan tinggi akan menjadi bencana.
“Tanpa pemantauan yang memadai di wilayah hulu, ancaman banjir bandang sering kali datang tiba-tiba dan sulit terdeteksi dari wilayah hilir. Padahal, tanda-tanda awalnya dapat dikenali lebih dini melalui inspeksi berbasis teknologi,” tambah Dwikorita.
Pengaplikasian sistem peringatan dini multi bencana di setiap wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rawan menjadi aspek penting guna memberikan peringatan dini kepada masyarakat sekiarnya.
Lebih lanjut, Dwikorita menegaskan edukasi dan literasi kebencanaan kepada masyarakat harus dilakukan secara sistematis, rutin, dan berkelanjutan. Edukasi kebencanaan harus menjadi bagian dari proses pembangunan ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana. “Literasi kebencanaan adalah fondasi utama agar upaya mitigasi benar-benar mampu menyelamatkan nyawa,” tegasnya.
Bagi Dwikorita, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan sekadar membangun kembali secara cepat, tetapi membangun dengan lebih baik (build back better), yakni membangun secara lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan dibandingkan kondisi sebelum bencana.
“Setiap pembangunan pascabencana didasarkan pada pembelajaran dari kejadian sebelumnya, analisis risiko yang matang, serta pemulihan lingkungan yang menyeluruh, sehingga masyarakat tidak kembali menjadi korban pada bencana berikutnya,” pungkasnya.
