IDI — Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.Si meresmikan secara simbolis pembangunan hunian sementara (huntara) yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gampong Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari, Jumat (16/1/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Al-Farlaky menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak, khususnya BNPB, yang telah mendorong percepatan pembangunan huntara bagi warga terdampak bencana banjir di Aceh Timur.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Isro dan seluruh jajaran BNPB. Kolaborasi ini telah mengantarkan percepatan pembangunan hunian sementara, khususnya di Kecamatan Pante Bidari dan kecamatan lainnya,” ujar Al-Farlaky.
Bupati menjelaskan, pembangunan huntara akan dilaksanakan di 19 kecamatan terdampak bencana di Aceh Timur. Setelah tahapan hunian sementara, pemerintah bersama BNPB akan melanjutkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat korban banjir.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meresmikan rumah contoh huntara insitu, yakni hunian sementara yang dibangun di atas lahan milik warga atau di lokasi rumah korban sebelumnya.
“Hunian yang berada di belakang saya ini merupakan huntara insitu, dibangun di tanah masing-masing warga korban bencana,” jelasnya.
Al-Farlaky turut mengajak seluruh unsur pemerintahan desa, camat, serta tokoh masyarakat untuk memahami dan mendukung kebijakan pemerintah dalam proses penanganan pascabencana. Ia menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam pendataan penerima bantuan.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan membentuk tim verifikasi lintas sektor yang melibatkan mahasiswa teknik, BNPB, BPBD, kejaksaan, dan kepolisian.
“Tujuan pembentukan tim verifikasi ini agar pemerintah memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Yang menjadi hak warga akan tetap diberikan sesuai ketentuan,” tegas Bupati.
Sementara itu, Laporan Dewan Pengarah BNPB oleh Dr. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud Dewan Pengarah BNPB menyampaikan bahwa jumlah rumah rusak berat di Aceh Timur mencapai 3.843 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.413 unit masuk dalam skema penanganan hunian sementara.
“Sebanyak 2.594 unit huntara akan dibangun. Sementara 600 unit akan dibangun Oleh BNPB sendiri. Dan yang lainnya akan dibangun oleh Danantara dan saat ini masih dalam proses,” ujar Isro.
Ia juga menjelaskan bahwa bagi warga yang belum bersedia menempati huntara, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Saat ini, sebanyak 430 data penerima DTH telah dinyatakan valid, dengan 200 di antaranya telah ditransfer ke rekening penerima.
Isro mengungkapkan, Kecamatan Pante Bidari menjadi wilayah dengan jumlah rumah rusak berat terbanyak, yakni 1.541 unit, disusul Kecamatan Rantau Peureulak sebanyak 391 unit dan Kecamatan Serbajadi sebanyak 330 unit.
“Data ini cukup memprihatinkan. Namun di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Timur, kami optimistis seluruh permasalahan dapat diatasi secara bertahap,” pungkas Isro.
