TAPAKTUAN – Kinerja Dinas Pariwisata Aceh Selatan mendapat sorotan tajam karena dianggap gagal menerjemahkan visi produktivitas daerah. Sektor pariwisata Aceh Selatan dinilai mandul oleh para pengamat lokal karena hanya terjebak dalam rutinitas penghargaan tanpa memberikan dampak ekonomi konkret bagi masyarakat, sehingga muncul desakan agar Bupati segera mengevaluasi pimpinan dinas terkait.
Kritik pedas ini dilontarkan oleh aktivis pariwisata sekaligus Direktur Eksekutif LEPPAMI HMI Cabang Banda Aceh, Tonicko Anggara. Ia meminta Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, untuk tidak menutup mata terhadap stagnasi yang terjadi di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pariwisata, Muchsin.
Tonicko menilai, selama ini pengelolaan pariwisata di daerah berjuluk Kota Naga tersebut terlalu berorientasi pada pencapaian seremonial di atas kertas.
“Contohnya, Aceh Selatan berkali-kali meraih prestasi pada ajang Anugerah Pesona Indonesia Award. Seharusnya kemenangan itu menjadi katalisator untuk meningkatkan mutu pariwisata daerah, memperkuat branding destinasi, dan mendatangkan manfaat ekonomi. Tapi yang terjadi, kemenangan-kemenangan itu berlalu begitu saja tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujar Tonicko Anggara, Senin (12/5/2026).
Visi Produktivitas yang Terdistorsi
Pola manajemen yang hanya mengejar prestise nasional tanpa program lanjutan ini dianggap kontradiktif dengan cita-cita besar Bupati Mirwan MS. Tonicko menekankan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan kesejahteraan.
“Kami menilai pola seperti ini jauh dari visi Bupati Aceh Selatan yang ingin menghadirkan daerah yang maju dan produktif. Bagaimana bisa disebut produktif jika sektor pariwisata hanya dikelola secara seremonial dan tidak melahirkan dampak ekonomi bagi masyarakat?” katanya.
Ia menggarisbawahi pentingnya multiplier effect dari setiap kegiatan pariwisata. Tanpa adanya roadmap yang berkelanjutan, investasi waktu dan anggaran daerah pada sektor ini dianggap hanya menjadi pemborosan tanpa hasil.
“Kalau hanya sebatas acara, sebatas juara, tanpa keberlanjutan, maka tidak akan ada multiplier effect. Tidak ada perputaran ekonomi, tidak ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu artinya ada kegagalan dalam menerjemahkan makna ‘produktif’ yang menjadi visi kepala daerah,” tegasnya.
Ujian Menuju Kharisma Event Nusantara 2027
Teguran ini muncul di tengah ambisi besar Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk menjadi lokasi pelaksanaan Kharisma Event Nusantara (KEN) 2027 di Provinsi Aceh. Rencana tersebut sebelumnya sempat dibahas dalam pertemuan antara Bupati Mirwan MS dengan anggota DPR RI Komisi VII, Teuku Zulkarnaini (Ampon Bang).
Meski Bupati telah menyatakan komitmennya untuk menjadikan budaya lokal sebagai penggerak ekonomi, Tonicko meragukan kesiapan teknis di tingkat dinas. Ia melihat adanya jarak lebar antara ambisi kepala daerah dengan eksekusi di lapangan.
“Banyak persoalan fundamental yang seharusnya lebih dulu dibereskan oleh dinas. Mulai dari tata kelola destinasi, penguatan SDM, konektivitas promosi, hingga keberlanjutan program. Jangan justru terlalu sibuk mengejar target-target seremonial.
Juara itu bagus, tapi kalau tidak ada keberlanjutan dan kadisnya masih dengan pola yang sama, maka produktivitas daerah tidak akan pernah tercapai,” pungkasnya.
