Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan penyaluran bantuan pascabencana senilai lebih dari Rp 1 triliun untuk wilayah Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Bantuan tahap lanjutan itu dijadwalkan mulai disalurkan pekan depan berdasarkan data masyarakat terdampak yang telah terverifikasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang ditugaskan Presiden melalui Satuan Tugas (Satgas) yang dibimbing Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tahap pertama sudah kami salurkan hampir Rp1 triliun, dan minggu depan Insyaallah kami akan menyalurkan berdasarkan data-data yang terverifikasi dari beberapa kabupaten kota di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, nilainya lebih dari Rp1 triliun,” kata Gus Ipul usai menerima audiensi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Gus Ipul menjelaskan bantuan kebencanaan yang disalurkan mencakup santunan kematian bagi keluarga korban, santunan luka berat sebesar Rp 5 juta, bantuan stimulan sosial ekonomi, bantuan isian rumah, hingga jaminan hidup selama tiga bulan.
“Kami ditugaskan Presiden melalui Satgas yang dibimbing oleh Pak Mendagri untuk menyalurkan bantuan kebencanaan berupa santunan kematian untuk keluarga korban, santunan untuk luka-luka berat sebesar 5 juta rupiah, lalu ada bantuan stimulan sosial ekonomi, isian rumah, dan jaminan hidup selama tiga bulan,” ujarnya.
Selain bantuan pascabencana, Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial reguler juga tetap berjalan. Saat ini, bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan kedua sedang dalam proses.
“Alhamdulillah semua jalan sekarang sedang berproses untuk bantuan sosial PKH dan bantuan pangan non-tunai triwulan kedua,” tuturnya.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Aceh juga mengusulkan perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi warga terdampak bencana. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyebut dampak bencana telah meningkatkan angka kemiskinan di wilayahnya.
Menurutnya, banyak masyarakat yang sebelumnya berada pada kategori ekonomi desil 8, 9, dan 10 turun menjadi desil 2 akibat terdampak bencana.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan sesuai usulan kami yang dulu, kami memohon ada 800 ribu masyarakat Aceh agar ditanggungkan dengan dana Kemensos untuk PBI JK,” kata Fadhlullah.
Ia menyebut hingga saat ini sekitar 400 ribu penerima PBI JK telah diakomodasi Kemensos. Selain itu, Pemprov Aceh juga mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pascabencana khusus Aceh sebesar Rp 1,039 triliun agar segera disalurkan untuk mendukung pemulihan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap dengan bantuan yang saat ini usulan ABT untuk pasca bencana khusus untuk Aceh ada Rp 1 triliun lebih agar secepat mungkin bisa disalurkan, agar mereka di sana bisa mendapatkan dan ada pertumbuhan ekonomi yang cepat di Aceh,” imbuhnya.
