Banda Aceh – Koalisi masyarakat sipil Aceh mengkritik keputusan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) yang menghentikan penggunaan jalan di Kawasan Enang-enang jalur nasional Bireuen-Takengon, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang diperbaiki warga secara swadaya.
Padahal jalan diperbaiki warga yang rusak akibat bencana itu merupakan akses vital untuk penghubung lintas wilayah tengah Aceh. Warga memperbaiki jalan nasional itu karena tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah.
Koalisi masyarakat sipil Aceh menilai langkah BPJN tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan negara di tengah lambannya penanganan dampak bencana ekologis yang melanda Aceh.
“Langkah BPJN tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan pengurus negara. Alasan yang disampaikan juga menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis di Aceh,” kata narahubung Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Alfian, Rabu (24/6).
Menurutnya inisiatif masyarakat yang secara swadaya membuka kembali akses jalan setelah jembatan Enang-enang terputus akibat bencana sejak akhir November 2025 harusnya didukung.
Upaya gotong royong warga sempat berhasil memulihkan akses transportasi yang selama berbulan-bulan menghambat aktivitas dan perekonomian masyarakat setempat.
“Selama kurang lebih tujuh bulan masyarakat mengalami kesulitan akibat putusnya akses jalan. Melalui kekompakan dan swadaya, mereka mampu membuka kembali jalur yang sangat bermanfaat bagi aktivitas sehari-hari dan roda ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Alfian menilai kehadiran pemerintah di lokasi bukan untuk memberikan solusi atau kepastian terkait perbaikan infrastruktur, melainkan sebagai respons atas kritik publik terhadap lambannya penanganan kerusakan jalan dan jembatan.
Publik kata dia berhak mempertanyakan keberadaan pemerintah selama berbulan-bulan ketika akses utama masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pusat ekonomi terputus.
“Jalan Enang-enang sudah putus sejak akhir November 2025. Pertanyaannya, dimana pemerintah pusat dan daerah selama tujuh bulan terakhir? Apakah masyarakat memang dibiarkan menghadapi kesulitan akses ke sekolah, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi?,” katanya.
Masyarakat Sipil Aceh pun mendesak pemerintah untuk menghentikan tindakan yang dinilai menghambat upaya-upaya alternatif masyarakat dalam mengatasi keterbatasan akses akibat bencana.
Sementara itu kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini mengatakan penanganan jalan Enang-enang di jalur Takengon-Bireuen telah masuk dalam program pembangunan tahun 2027.
Namun, pemerintah belum merekomendasikan jalan darurat yang dibangun warga untuk dilalui kendaraan roda empat maupun kendaraan bermuatan berat.
“Enang-enang sebenarnya sudah kami programkan untuk dibangun pada 2027. Kami juga sudah turun ke lokasi, bertemu dengan masyarakat yang membangun jalan darurat itu,” kata Zulkarnaini kepada wartawan, Selasa (24/6).
Zulkarnaini mengaku telah turun langsung ke lokasi dan bertemu dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat menyusul ramainya sorotan publik terhadap kondisi jalan tersebut.
“Untuk sementara kami belum bisa merekomendasikan kendaraan bermuatan tinggi melewati Enang-enang. Kami juga belum bisa menjamin keamanan kendaraan roda empat yang melintas jalan darurat itu,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan kembali jalan dan jalan Enang-enang memerlukan kajian teknis khusus mengingat statusnya sebagai infrastruktur jalan nasional ditambah jalan tersebut rawan longsor.
Sementara pihaknya sudah membuka jalur alternatif di wilayah itu agar warga bisa melintas. “Masyarakat diimbau tetap menggunakan jalur alternatif yang telah tersedia,” katanya.
