BLANGPIDIE — Warga dan nelayan mengeluhkan kondisi kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), yang dinilai semakin semrawut.
Selain itu, sampah juga berserakan, tak hanya di areal PPI, sampah juga dibuang sembarangan ke laut, drainase di areal PPI Ujong Serangga juga tersumbat, saat musim penghujan air menguap dan mengeluarkan aroma tak sedap. Pemandangan tersebut bisa dikatakan jika aset negara itu tak terurus.
Masyarakat mendesak pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh, segera menertibkan area tersebut agar aktivitas nelayan tidak terganggu.
Keluhan itu muncul seiring bertambahnya lapak baru berupa kios dan warung kecil di sekitar kawasan PPI. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai mulai mengganggu mobilitas nelayan dan distribusi hasil tangkapan.
Seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, kondisi di lapangan semakin tidak tertata. Menurut dia, aktivitas bongkar muat es dan pengangkutan hasil tangkapan kerap terhambat akibat padatnya area di sekitar pelabuhan.
“Kalau tidak ditata dengan baik, aktivitas nelayan jadi terganggu. Mobil pengangkut es susah masuk, begitu juga saat hasil tangkapan dibawa keluar dari PPI,” ujarnya, Kamis, (25/06/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut diperparah oleh parkir kendaraan roda dua milik warga yang tidak tertib. Banyak sepeda motor diparkir sembarangan hingga mempersempit akses keluar masuk kendaraan operasional.
Camat Susoh, Teuku Nasrul, mengakui persoalan di kawasan PPI Ujong Serangga perlu segera ditangani. Namun, ia menegaskan pengelolaan PPI berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh.
“PPI Ujong Serangga itu di bawah Provinsi. Rencana kami akan berkoordinasi dulu dengan koordinatornya. Setelah itu, Muspika akan bekerja sama untuk menertibkan area tersebut agar lebih nyaman, baik bagi pengguna maupun pengunjung,” kata Nasrul.
Secara terpisah, Koordinator PPI Ujong Serangga Susoh, Kayyis Afif Mussawir, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah awal berupa teguran kepada pengelola lapak dan area parkir.
“Kami sudah memberikan surat teguran kepada pihak pengelola lapak dan lahan parkir agar dilakukan penertiban,” kata Kayyis.
Ia menyebut pihak ketiga yang mengelola lapak di kawasan tersebut telah melakukan upaya pembenahan. Namun, proses penataan disebut belum berjalan optimal.
Menurut Kayyis, kendala utama justru datang dari sebagian masyarakat yang belum kooperatif terhadap upaya penataan tersebut. “Laporan dari pengelola lapak, masyarakatnya memang masih enggan untuk dibenahi,” ujarnya.
Saat ditanya soal legalitas pengelola lapak, Kayyis memastikan pihak ketiga tersebut memiliki dasar kerja sama resmi dengan DKP Provinsi Aceh.
Meski demikian, ia mengakui sejauh ini belum ada aduan resmi terbaru yang masuk ke kantornya terkait persoalan tersebut. Namun, jika keluhan terus berlanjut, pihaknya mengaku siap mengambil langkah lebih tegas.
“Ke depan, jika ada keluhan lagi, saya akan coba bekerja sama dengan Polairud, Angkatan Laut, dan Panglima Laot untuk pembenahan lokasi,” kata dia.
Panglima Laot Kabupaten Abdya, T. Indra Kusuma alias Achek Muntir, menilai keberadaan lapak di sekitar PPI bukan masalah selama ditata dengan baik. Menurut dia, ketertiban menjadi kunci agar semua pihak dapat beraktivitas dengan nyaman.
“Pedagang boleh berjualan, nelayan juga harus tetap nyaman bekerja. Pengunjung pun harus merasa aman dan nyaman saat datang ke PPI Ujong Serangga,” ujarnya.
