MEUREUDU – Situasi politik dan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya kembali menjadi sorotan. Di saat masyarakat masih menunggu penyelesaian berbagai persoalan mendasar, mulai dari dampak banjir, pelayanan publik hingga realisasi janji-janji politik, dua pemimpin tertinggi daerah justru tengah menghadapi proses hukum dalam perkara yang berbeda.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan krisis kepemimpinan yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Koordinator Aliansi Pemuda Pidie Jaya, Muhammad Rizha, menegaskan bahwa rakyat tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan hukum yang menjerat elite pemerintahan.
“Masyarakat memilih mereka untuk bekerja, menyelesaikan persoalan daerah, bukan untuk disibukkan dengan persoalan hukum yang akhirnya mengalihkan perhatian dari kepentingan rakyat. Yang menjadi pertanyaan hari ini, siapa yang benar-benar memikirkan nasib masyarakat Pidie Jaya?” kata Rizha.
Menurutnya, hingga kini masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Dampak banjir di sejumlah wilayah, tuntutan masyarakat yang belum ditindaklanjuti, hingga berbagai program pembangunan yang dinilai belum berjalan maksimal masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“Rakyat tidak membutuhkan drama politik maupun konflik elite. Yang dibutuhkan adalah kepastian pelayanan, pembangunan yang berjalan, serta pemerintah yang fokus bekerja. Jangan sampai rakyat kembali menjadi korban akibat terseretnya perhatian pemerintah pada persoalan hukum para pemimpinnya,” ujarnya.
Rizha juga mengingatkan agar kedua pimpinan daerah tidak membangun narasi yang saling menyalahkan ataupun menjadikan pihak lain sebagai tameng atas persoalan yang sedang diproses secara hukum.
“Jika memang ada tanggung jawab hukum, hadapilah secara terbuka. Jangan saling lempar kesalahan, jangan menyeret pihak lain untuk memperkeruh keadaan. Biarkan proses hukum berjalan secara objektif dan transparan. Rakyat sudah muak melihat konflik elite yang tidak menghasilkan solusi,” tegasnya.
Aliansi Pemuda Pidie Jaya juga mendesak aparat penegak hukum agar menangani seluruh perkara secara profesional, independen, dan tanpa intervensi.
“Kami meminta penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Jabatan tidak boleh menjadi tameng. Jika ada pihak yang terbukti bersalah berdasarkan proses hukum yang berlaku, maka harus diproses secara adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Rizha menegaskan bahwa Aliansi Pemuda Pidie Jaya akan terus mengawal berbagai tuntutan yang selama ini mereka suarakan. Apabila pemerintah daerah tetap tidak memberikan kepastian maupun langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat, pihaknya memastikan akan kembali menggelar aksi.
“Kesabaran masyarakat ada batasnya. Kami akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan yang selama ini kami sampaikan terus diabaikan. Ini bukan semata soal kepentingan organisasi, tetapi tentang masa depan Pidie Jaya, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang layak.” tutup Muhammad Rizha.
