MEUREUDU – Kapal keruk (dredger) bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah berada di Kuala Meunasah Balek, Meureudu, sejak 27 Juni 2026. Namun hampir tiga bulan berlalu paska bencana, nelayan masih mengeluhkan pendangkalan alur Kuala Meureudu.
Persoalan utamanya sederhana: kapal sudah datang, tetapi hasil normalisasi belum dirasakan secara nyata.
Banjir bandang membawa lumpur, pasir dan material lain ke aliran hingga muara Krueng Meureudu. Akibatnya, kapal nelayan kesulitan melintas saat air surut dan harus menunggu pasang.
“Sudah sejak 27 Juni kapal keruk bantuan pusat itu berada di Kuala Meureudu,” kata Bang Man, nelayan asal Meureudu. Kamis (12/8).
Menurutnya, pengerukan harus dilakukan serius dan berkelanjutan karena pendangkalan terjadi di sejumlah bagian alur hingga muara.
Nelayan lainnya menilai lambannya pengerukan berdampak langsung terhadap penghasilan mereka.
“Kalau progresnya lamban dan tidak ada solusi konkret dari pemerintah, sama saja membiarkan nelayan kehilangan sumber penghidupannya,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka berapa panjang alur yang sudah dikeruk, berapa volume material yang diangkat, apa kendalanya, serta kapan normalisasi ditargetkan selesai.
Tiga bulan bukan waktu singkat, Apalagi Kuala Meureudu merupakan akses penting kapal nelayan menuju laut.
Bagi nelayan, pendangkalan bukan sekadar persoalan teknis. Setiap kali harus menunggu pasang berarti waktu melaut berkurang, biaya bertambah dan pendapatan terancam.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Abu Laot Pidie Jaya terkait kondisi dan progres normalisasi belum berhasil dilakukan karena belum dapat dihubungi.
Pemerintah kini dituntut menunjukkan hasil, bukan sekadar menghadirkan alat berat.
Kapal keruk bukan untuk menjadi pemandangan di kuala, Ukuran keberhasilannya adalah ketika kapal nelayan kembali bisa keluar-masuk Kuala Meureudu dengan aman tanpa harus menunggu pasang.[Mul]
