JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan Daud (HRD), mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antardesa sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Menurut HRD, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata soal proyek besar dan strategis, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar yang langsung menentukan kualitas hidup masyarakat, terutama warga yang tinggal di perdesaan dan wilayah terpencil.
“Negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil. Rakyat yang paling jauh dari pusat-pusat kehidupan yang besar harus menikmati kualitas hidup yang baik,” kata HRD usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2 itu menilai konektivitas antardesa memiliki dampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Ketersediaan jembatan, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya bukan hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik.
Karena itu, HRD menilai pembangunan infrastruktur dasar harus berjalan beriringan dengan pembangunan proyek-proyek besar yang menjadi bagian dari transformasi Indonesia menuju negara modern dan maju.
“Pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang nyata. Jangan sampai kita berbicara tentang Indonesia yang modern dan maju, tetapi masih ada masyarakat yang kesulitan menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah atau membawa hasil pertanian ke pasar,” ujarnya.
HRD juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir 2026.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anak-anak sekolah yang mempertaruhkan keselamatan hanya karena tidak tersedianya jembatan untuk menyeberangi sungai.
“Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan,” tegas Prabowo.
Bagi HRD, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional harus diukur dari sejauh mana negara mampu menyelesaikan persoalan paling mendasar yang dihadapi masyarakat.
Ketua DPW PKB Aceh itu menegaskan, kemajuan Indonesia tidak hanya tercermin dari pembangunan infrastruktur berskala besar, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat di pelosok mendapatkan akses dasar yang layak.
“Proyek besar dan strategis penting untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Tetapi kebutuhan dasar rakyat juga tidak boleh luput. Keduanya harus berjalan beriringan,” pungkasnya.
