Perkembangan politik Aceh masih sangat monoton. Para Ketum Parpol di Aceh berlomba-lomba sodor diri jadi Cawagub Mualem. Seolah-olah Mualem sudah dipastikan menang di pilkada 2024. Partai penguasa di Aceh dan juga orang terdekat Prabowo selaku presiden terpilih di Pilpres 2024 lalu. Lantas akankah Mualem melawan tong kosong?
Poin inilah yang mungkin menarik untuk dibahas. Ya, langkah Nasir Djamil untuk maju di Pilkada Aceh terhenti ketika PKS menyatakan dukungan untuk Mualem di Pilkada 2024. Kini ia malah juga disodorkan sebagai calon wakil Mualem. Itupun belum tentu ditampung.
Karena pada saat yang bersamaan, Gerindra juga menawarkan Fadlullah alias Dek Fad sebagai calon pendamping Mualem. Sementara Demokrat menawarkan Muslim. Demikian juga dengan beberapa partai besar lainnya di Aceh.
Sikap politik monoton inilah yang membuat pilkada Aceh terasa hambar.
Pengamat kebijakan public yang juga akademisi, Nasrul Zaman, menilai fenomena berebutnya ketua partai nasional untuk menjadi wakil Mualim yang terjadi di Aceh jelang pilkada 2024 dinilai sangat mencemaskan sekaligus memalukan.
“So karena ini mengindikasikan bahwasanya para ketua partai nasional itu tidak pantas menjadi ketua partai sekalipun,” ujar Nasrul Zaman, kepada wartawan, Senin 6 Mei 2024.
Sehingga, kata dia, masyarakat perlu bertanya bagaimana mekanisme rekrutmen mereka sebelumnya karena sudah selayaknya menjadi ketua partai atau pimpinan partai politik maka jabatan politik tertinggi itu harus menjadi tujuan bukan menjadi pengikut yang menawarkan diri pula.
“Ini memalukan menurut saya dan ini juga kalau kita cermat telah terjadi proses pengkaderan pimpinan partai politik yang berlangsung kurang baik atau jauh dari sikap fair.”
“Lihat saja para ketua partai tersebut ini umumnya kita belum temukan ada pemuda-pemuda yang kemudian didorong oleh orang-orang partai politik menjadi pimpinannya. Tidak ada yang di bawah umur 40 tahun semua di atas 50, dan ini sebenarnya mencemaskan Aceh juga mencemaskan Indonesia secara keseluruhan.”
“Begitu seorang partai politik menyatakan dia bersiap menjadi wakil ini, sebenarnya pengumuman dan mempublikasikan bahwasanya dia memang tidak pantas menjadi gubernur sekaligus menjadi wakil gubernur,” ujarnya.
“Bagaimana pantas seorang politisi mendowngrade dirinya sendiri. Harusnya mereka berebut menjadi gubernur kalau kemudian posisi terakhir hanya menjadi wakil gubernur itu sesuatu yang wajar dan lumrah bukan tiba-tiba ujung-ujung meminta jadi wakil wakil orang pula Ini memalukan,” kata Nasrul Zaman lagi.
Ya, sejauh ini memang hanya ada dua calon gubernur Aceh yang secara baru secara terang-terangan menyatakan sikapnya untuk maju sebagai calon gubernur Aceh. Dua sosok tersebut adalah Mualem Muzakir Manaf dari Partai Aceh dan Zakaria Saman selaku mantan Menteri Pertahanan GAM saat konflik.
Dua orang ini adalah stok lama yang pernah bertarung di pilkada Aceh 2017 lalu.
Namun ada yang menarik dari ucapan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, saat berkunjung ke Aceh, beberapa hari lalu. Dimana, sosok yang akrab disapa Cak Imin ini, memberi sinyal akan ada Bacalon Cagub Aceh dari Koalisi perubahan. Namun sosok itu belum menyebutkan nama yang bakal diusung sebagai Aceh 1 di Pilkada Aceh.
“Kami berharap kerja sama PKB, Nasdem, dan PKS akan terus berlanjut (di Pilkada Aceh),” kata Cak Imin di Banda Aceh, Jumat, 3 Mei 2024 seperti dikutip Antara.
“Termasuk di Pilkada ini akan terus kami koordinasikan supaya semaksimal mungkin terus bersinergi,” ujarnya.
Namun, perihal kader PKB yang dapat diusung menjadi calon Gubernur Aceh, Cak Imin belum menyebutkan nama dan menyatakan masih dalam proses pematangan.
“Kami sudah proses pematangan (calon Gubernur Aceh dari PKB), minggu depan insyaallah sudah ada kepastian,” kata Cak Imin.
Sementara Partai Nasdem juga menjanjikan adanya kejutan untuk sosok Cagub yang bakal diusung dalam pilkada Aceh 2024 nanti.
Hal ini disampaikan Ketua Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah Nasdem Aceh, Muhammad Raji Firdana, kepada wartawan, Selasa malam 7 Mei 2024.
“Kita ingin menghadirkan sosok Cagub yang mampu menjawab berbagai persoalan dan harapan dari seluruh rakyat Aceh. Sosok yang memahami betul kultur keacehan, kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam bingkai syariat islam,” katanya.
“Kita ingin memastikan kandidat tersebut diterima dengan baik oleh rakyat sehingga memiliki probabilitas yang tinggi untuk menang Pilkada. Karena itu Nasdem merasa tidak perlu buru-buru merilis nama sosok Cagub.”
Ditanya kapan Nasdem akan mengumumkan nama Cagub, Raji menjawab, ‘tunggu tanggal mainnya! InsyaAllah akan ada kejutan.”
Lebih lanjut Raji menjelaskan, saat ini Nasdem sepenuhnya sedang menjalankan mekanisme kepartaian terkait penjaringan Cakada. Setelah membuka pendaftaran selama satu pekan, 3 hari kedepan dari 8 – 10 Mei 2024 seluruh DPD Partai Nasdem se Aceh akan melakukan pleno di tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya akan dilaksanakan pleno di tingkat Provinsi oleh DPW. Segera setelah pleno di DPW akan diteruskan ke DPP untuk diproses pada tahapan dan mekanisme berikutnya.
“Diluar itu kita juga terus membangun komunikasi politik dengan partai lain terkait wacana koalisi dalam Pilkada. Karena Nasdem tidak mungkin bisa membangun Aceh sendiri. Kita butuh mitra strategis untuk bekerja secara kolektif dalam memajukan Aceh. Sebagaimana arahan Ketua Umum kami Pak Surya Paloh, Pilkada merupakan momentum yang tepat untuk mewujudkan manifestasi dari pemikiran-pemikiran yang ada di Nasdem,” kata dia.
“Jadi siapapun yang diusung atau didukung, kandidat tersebut haruslah memiliki komitmen agar selaras dengan arah dan manifesto politik Partai Nasdem. Berkomitmen untuk mengabdi bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh serta mewujudkan semangat perubahan dan restorasi Indonesia. Karena itu kami memastikan akan mengusung kandidat terbaik untuk Cagub Aceh kedepan. Hal ini juga berlaku untuk kandidat Cabup dan Cawalkot di seluruh Aceh,” ujarnya lagi.
Koalisi Perubahan di Aceh
Sebenarnya ada benang merah dari pernyataan Ketum PKB dengan Bendahara DPW Nasdem Aceh. Mereka sama-sama menginginkan adanya Cagub Aceh di luar dua nama di atas. Ini patut diapresiasi.
Namun masalah yang muncul adalah siapa sosok kandidat Cagub Aceh yang dinilai mampu bersaing untuk pilkada Aceh? PKB saat ini hanya mempunyai sosok Haji Ruslan Daud (HRD) dan Irmawan sebagai sosok sentral. Sedangkan Nasdem dengan kepengurusan baru minim tokoh sentral yang dinilai mampu bersaing di pilkada Aceh.
Sedangkan Nasir Djamil sudah tutup buku saat PKS menyatakan dukungan ke Mualem. Karena dengan kebijakan politik tersebut, tak memungkinkan Nasir Djamil maju ke Pilkada Aceh melalui partai lain.
Untuk Nasdem, sangat memungkinkan partai besutan Surya Paloh tersebut mengusung tokoh lain di luar kader. Sama halnya seperti mengusung Anies Baswedan di Pilpres lalu. Inilah mungkin kejutan seperti yang disampaikan oleh Bendahara DPW Nasdem Aceh? Namun siapakah sosok tersebut.
Satu-satunya nama yang memungkinkan untuk bersaing di Pilkada Aceh, di luar tokoh pimpinan partai politik, adalah Sudirman Haji Uma. Ya, sosok senator terpilih untuk ketiga kalinya ini, memang memiliki suara yang luar biasa di Pileg yang lalu.
Dalam dua Pileg terakhir, Haji Uma terpilih dengan suara hampir satu juta. Ini menandakan pendukungnya konsisten. Ada hal yang berbeda yang dimiliki Haji Uma dan tidak dimiliki oleh pimpinan Parpol di Aceh. Inilah yang membuat sosok ini melekat di hati public.
Diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh politisi, tapi memikat hati masyarakat.
Namun, entah kenapa, nama sosok ini selalu dihapus dalam setiap survey sebagai salah satu calon kepala daerah di Aceh. Kondisi dinilai sengaja diciptakan atau dikondisikan.
Beberapa waktu lalu, Redaktur Serambi Indonesia, Yocerizal, mengatakan bahwa Aceh saat ini masih miskin tokoh untuk setiap event pilkada. Kondisi dinilai sengaja diciptakan atau dikondisikan.
Hal ini disampaikan Yocerizal pada diskusi publik dengan tema ‘Siapa sosok Gubernur Aceh ke depan?’ yang digagas Lembaga Aceh Resource & Development (ARD) di Morden Cafe, Banda Aceh, Kamis 25 April 2024.
Diskusi yang dipandu Akmal Abzal, mantan komisioner KIP Aceh ini menghadirkan Redaktur Serambi Indonesia, Yocerizal, akademisi UIN Ar Raniry, Reza Idria, akademisi Unimal Teuku Kemal Pasya.
“Calon gubernur usulan partai sejauh ini yang kami (Serambi-red) catat, itu ada Muzakir Manaf, Ruslan Daud, Irmawan, Nasir Djamil, Nurlif, Sulaiman Abda, dan Mawardi Ali. Sedangkan usulan yang muncul dari masyarakat, Sudirman Haji Uma dan Nezar Patria,” kata pria yang akrab disapa Pak Yos ini.
“Khusus yang usulan partai, bisa kita lihat bahwa semuanya merupakan kader internal. Tidak ada satu pun tokoh di luar politisi, apakah itu dari akademisi, aktivis, birokrat, maupun pengusaha. Menariknya lagi, hampir semua calon gubernur usulan partai itu mengincar posisi sebagai wakil Mualem.”
Dengan kondisi seperti ini, kata Yocerizal, sebenarnya baru ada 1 calon kuat gubernur Aceh, yaitu Muzakir Manaf atau Mualem.
“Makanya saya kira tidak salah jika ada yang menyebut Aceh itu miskin tokoh. Miskin karena memang kita sendiri yang mengkondisikannya. Padahal, kondisi sebenarnya tidak seperti itu. Saya kira ada tokoh-tokoh hebat di luar sana yang perlu didorong untuk maju.”
“Haji Uma contohnya. Kita bisa saja menyepelekan dia karena berasal dari komedian. Tapi fakta yang harus kita akui, hampir 1 juta lebih penduduk Aceh memilih Haji Uma dalam Pemilu DPD kemarin. Nah, kenapa tidak ada partai yang mencoba memasukkan namanya dalam penjaringan calon Gubernur Aceh?” ujar Yocerizal.
Nah, pertanyaannya apakah kejutan dari Nasdem dan PKB tadi adalah Haji Uma? Apakah Haji Uma berani mengambil keputusan besar dengan keluar dari siklus nyaman untuk bertarung di pilkada Aceh? Ini mungkin akan menarik untuk Aceh. Jika tidak, pilkada Aceh masih akan monoton hingga tahapan selesai nantinya.
