Jakarta- Sejumlah negara Uni Eropa (UE) resmi mengakui negara Palestina di tengah agresi brutal Israel di Jalur Gaza.
Spanyol dan Irlandia selaku bagian UE mengakui Palestina di hari yang sama, Selasa (28/5). Langkah ini disusul Norwegia. Mereka menyebut pengakuan tersebut sebagai tonggak sejarah.
Palestina menyambut positif pengakuan tersebut, sementara Israel kalang kabut.
Pengamat hubungan internasional kawasan Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Machmudi mengatakan pengakuan dari tiga negara Eropa itu kian “menunjukkan dukungan kuat terhadap solusi dua negara” atau two state solution.
Solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional sebagai solusi atas konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara yang merdeka, berdaulat, berdampingan, damai, dan saling menghormati.
Selama ini komunitas internasional terus mengupayakan implementasi solusi dua negara, bahkan di tengah agresi Israel ke Gaza.
Yon juga menilai pengakuan tiga negara itu memperkuat potensi Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Potensi bagi Palestina untuk diakui secara penuh jadi negara anggota PBB semakin terbuka. Memang kendalanya ada di Amerika [Serikat],” ujar Yon saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (28/5).
Amerika Serikat merupakan sekutu dekat Israel. Negeri Paman Sam juga tampak menjegal langkah Palestina menjadi anggota tetap organisasi internasional itu.
Pada April lalu, Palestina mengajukan diri untuk menjadi anggota penuh PBB. Namun, langkah mereka terganjal veto AS. Selama ini, status Palestina adalah pengamat tetap.
Yon menerangkan pengakuan ramai-ramai dari negara Eropa bisa membuat AS pikir-pikir mencegat Palestina.
“Tidak ada pilihan lain bagi Amerika [selain] bersama negara mayoritas bukan hanya berdua dengan Israel dan bersikukuh mendukung Israel,” ungkap dia.
Yon juga berharap pengakuan itu bisa mempercepat gencatan senjata Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang selama ini buntu.
Bagaimanapun upaya gencatan senjata menjadi pintu masuk bagi stabilitas kawasan Timur Tengah. Gencatan senjata ini, lanjut dia, juga bisa menjadi gerbang Palestina meraih kemerdekaan seutuhnya.
Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Diponegoro sekaligus Associate Researcher di Kajian Kawasan dan Politik Internasional, Lingkar Kajian Kolaboratif, Aniello Iannone, punya penilaian berbeda.
“Pengakuan Palestina oleh Spanyol diikuti oleh Irlandia dan Norwegia kemungkinan besar tidak akan berkontribusi pada penyelesaian konflik dalam waktu dekat,” kata Iannone.
Dia lalu membandingkan situasi serupa saat Swedia mengakui Palestina pada 2014. Menurut Iannone langkah ini tak akan membawa kemajuan signifikan dalam proses perdamaian Palestina-Israel.
Pengamat asal Italia itu lantas menduga beberapa kemungkinan dari langkah ketiga negara Eropa.
Menurut dia pengakuan tersebut justru mempertegas posisi Israel terhadap Uni Eropa atau membuka jalan untuk mengatasi kebuntuan politik di dalam organisasi ini.
Sejumlah negara Uni Eropa enggan mengutuk tindakan pemerintah Israel di Jalur Gaza karena perpecahan di antara mereka.
Spanyol juga hanya akan mengakui Palestina dalam batas-batas tahun 1967, sehingga Yerusalem Timur berada di luar kedaulatan Israel.
Spanyol juga menganggap kontrol Israel atas wilayah-wilayah pendudukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai ilegal. Selain itu, mereka mengecam serangan dadakan Hamas.
Namun, Iannone menduga sikap Spanyol tak lepas dari pemerintahan saat ini yang berhaluan kiri dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pengakuan itu sebagai langkah pertama negara di Eropa yang diharapkan bisa diikuti negara lain agar konflik tak meluas.
“Masalah utamanya adalah Timur Tengah sangat dekat dengan Eropa. Dan Eropa, karena kalau eskalasi mereka dekat,” ungkap dia.
Sejumlah pihak memang khawatir konflik akan meluas ke kawasan lain.
Arab terdorong sanksi Israel?
Di luar pengakuan itu, upaya gencatan senjata Israel-Hamas terus digalakan. Negara Arab seperti Mesir dan Qatar turut menjadi mediator.
Namun, sikap negara-negara Arab terhadap agresi Israel dianggap lembek. Sejauh ini, mereka sebatas mengecam dan menyerukan gencatan senjata segera.
Iran saat rapat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyerukan sanksi untuk Israel. Namun, hingga kini seruan itu cuma sebatas kata.
Pengakuan dari negara Eropa itu juga tak lantas membuat negara-negara Arab mengambil sikap tegas ke Israel.
“Tampaknya negara-negara Arab tidak dalam memutus hubungan dengan negara Israel karena mereka masih memiliki hubungan yang kuat dengan Amerika,” ujar Yon.
Sejumlah negara Arab seperti Yordania dan Mesir bahkan memiliki hubungan dengan Israel.
Iannone menduga Mesir “akan mempertahankan posisi defensif tanpa memutus hubungan” dengan negara Zionis itu. Mesir juga merupakan negara yang punya peran penting terkait mediasi Israel-Hamas.
Sementara itu, Yordania harus mempertahankan hubungan baik dengan AS.
“Penting untuk dicatat bahwa kedua negara ini tidak bertindak demi kepentingan Israel, melainkan untuk menjaga stabilitas Timur Tengah,” ungkap Iannone.
Negara-negara Arab kemungkinan mengimbau dan melobi negara lain untuk memberi dukungan ke Palestina dan mendorong gencatan senjata, demikian menurut Yon.
