Atjeh Watch
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
Atjeh Watch
No Result
View All Result
Home Nanggroe

Plt Gubernur Tolak Berikan Dokumen Anggaran SKPA Kepada DPRA

Admin1 by Admin1
20/02/2020
in Nanggroe
0
Politisi Muda di Tampuk Pimpinan DPR Aceh

H. Dahlan Jamaluddin SIP. Foto Qahar Muzakar

BANDA ACEH – Pelaksana tugas Gubernur Aceh menolak memberikan dokumen informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (DPA-SKPA) tahun anggaran 2020 kepada DPRA.

Melalui surat bernomor 180/2137 tanggal 5 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sekda Aceh Taqwallah, pada poin ke-3, Plt Gubernur menyatakan bahwa tidak menjadi kewajiban bagi Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh) untuk menyampaikan dokumen APBA, penjabaran APBA dan juga DPA kepada DPRA.

Surat tersebut merupakan balasan atas dua kali surat yang dikirimkan oleh DPRA. Dua surat tersebut masing-masing bernomor 160/136 tanggal 17 Januari 2020 dan 160/283 tanggal 3 Februari 2020. Kedua surat tersebut berisi permintaan DPA dan ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah c/q Sekda Aceh Taqwallah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin menjelaskan bahwa secara konstitusional DPRA berhak dan berkewajiban meminta dokumen tersebut untuk menjalankan kewenangan pengawasan terhadap eksekutif.

Dia meminta kepada Pemerintah Aceh untuk tidak perlu merasa satu lembaga lebih punya power dari lembaga lain. “Jangan saling menegasikan. Mari sama-sama secara sinergi membangun dan mengurus Aceh. Satu sama lain harus saling menghormati terhadap kewenangan konstitusional dan tupoksi masing-masing,” kata Dahlan Jamaluddin.

Terkait surat penolakan memberikan DPA kepada DPRA yang ditandatangani oleh Sekda Aceh, Dahlan menjelaskan bahwa Qanun APBA, Pergub Penjabaran APBA dan juga DPA SKPA adalah dokumen publik. Semua rakyat Aceh, kata dia,  berhak untuk tahu dan bisa mengakses dokumen tesebut. DPRA juga meminta DPA tersebut dalam konteks menjalankan kewenangan pengawasannya.

“Jangan sampai publik menilai ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pemerintah Aceh dan menghalang-halangi kerja pengawasan oleh DPRA,” kata Dahlan Jamaluddin.

Menurut politisi Partai Aceh itu, dokumen yang diminta oleh DPRA dibutuhkan oleh komisi-komisi di DPRA yang akan melakukan rapat dengan mitra kerja, yaitu SKPA. Dengan dokumen itu, kata Dahlan, anggota DPRA di komisi tahu kontek dan kontennya dari program SKPA.

“Ada banyak hak dan kewenangan lainnya yang bisa digunakan oleh DPRA. Jadi, jangan menghalangi kerja-kerja DPRA,” kata Dahlan Jamaluddin.[]

Tags: apba 2020Dahlan Jamaluddindpr aceh
Previous Post

Mualem Minta Atase Militer Thailand Bebaskan Nelayan Aceh

Next Post

ISPS: Quo Vadis Rencana Investasi Aceh

Next Post
ISPS: Quo Vadis Rencana Investasi Aceh

ISPS: Quo Vadis Rencana Investasi Aceh

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Satu-satunya dari Aceh, Riset Siswi MTsN 1 Aceh Besar Lolos Grand Finalis OMI Riset Nasional

Satu-satunya dari Aceh, Riset Siswi MTsN 1 Aceh Besar Lolos Grand Finalis OMI Riset Nasional

17/11/2026
Dua Desa di Aceh Selatan Masih Terisolir Akibat Banjir, Satgas PDB Terus Intensifkan Penanganan

Dua Desa di Aceh Selatan Masih Terisolir Akibat Banjir, Satgas PDB Terus Intensifkan Penanganan

17/11/2026
BNPT Desak Pemerintah Aceh Bergerak, Ancaman Ekstremisme Kini Mengintai Generasi Muda di Ruang Digital

BNPT Desak Pemerintah Aceh Bergerak, Ancaman Ekstremisme Kini Mengintai Generasi Muda di Ruang Digital

17/11/2026
SDN 4 Pirak Timu Direnovasi, Mahasiswa KPM Reguler UIN SUNA Gotong Royong Pindahkan Sarana Belajar ke Meunasah Gampong Serdang

SDN 4 Pirak Timu Direnovasi, Mahasiswa KPM Reguler UIN SUNA Gotong Royong Pindahkan Sarana Belajar ke Meunasah Gampong Serdang

17/11/2026
Alat Berat Abu Heri Turun Warga Lega

Abu Heri Minta Pemerintah Aceh Bangun Tanggul Pengamanan Sungai Di Jamboe Papeun Meukek

17/11/2026

Terpopuler

Ohku, SK Sudah Dibacakan, Juara Berubah! Ayah Mutiara Pertanyakan Keputusan Dewan Hakim MTQ Pidie

Ohku, SK Sudah Dibacakan, Juara Berubah! Ayah Mutiara Pertanyakan Keputusan Dewan Hakim MTQ Pidie

16/11/2026

Nyan, DSI Akui Human Error Dewan Hakim MTQ Pidie, Hasil Mediasi Putuskan Juara Bersama

Banjir dan Abrasi Ancam Bandar Baru, Bupati & DPRK Pidie Jaya Turun Malam-malam Desak Penanganan BWS

Polres Pidie Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Keselamatan Pengendara Jadi Prioritas

Nyan, Kadis Syariat Islam Pidie Akui Salah Rekap Nilai MTQ, Mediasi Disiapkan!

  • Home
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2022 atjehwatch.com

No Result
View All Result
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video

© 2022 atjehwatch.com