Jakarta- Otoritas Palestina potensial runtuh atau kolaps dalam beberapa bulan mendatang akibat blokade ekonomi dan kekerasan dalam penjajahan Israel.
Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan ini dipicu akibat kurangnya dana, kekerasan yang terus berlanjut, dan fakta bahwa setengah juta warga Palestina tidak diizinkan bekerja di Israel.
“Otoritas Palestina, yang bekerja sama dengan kami, memperingatkan kami bahwa mereka mungkin akan kolaps pada musim panas (Juni-September, red) ini,” kata dia kepada Reuters.
Norwegia memimpin kelompok donor internasional untuk Palestina dan merupakan pendukung Otoritas Palestina, yang memerintah di Tepi Barat (West Bank).
Sementara, Jalur Gaza dikuasai oleh Hamas, yang belakangan masih berperang langsung dengan Israel.
Berdasarkan Kementerian Kesehatan Gaza, Senin (17/6), korban tewas akibat serangan Israel di wilayah itu sudah mencapai 37.347 jiwa warga Palestina sejak 7 Oktober 2023. Selain itu, 85.372 orang lainnya terluka.
Duit Palestina dirampok
Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang Gaza, Israel memberlakukan pembatasan ekonomi terhadap Otoritas Palestina, menahan pendapatan pajak yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina.
Melansir AFP, Otoritas Palestina saat ini berada di bawah pengawasan ketat atas potensi pendanaan terorisme yang menghambat transaksi bantuan.
Israel menduduki Tepi Barat sejak 1967, dengan cengkraman ekonomi yang kuat yang memungkinkan dua pemberi utang Israel berfungsi sebagai bank koresponden di wilayah Palestina.
Hal ini bisa berubah jika Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang berhaluan sayap kanan merealisasikan ancaman untuk memutuskan jalur penting perbankan bulan depan.
Smotrich mengatakan sudah mengalihkan US$35 juta pendapatan pajak otoritas Palestina kepada keluarga korban “terorisme,” sebuah tindakan yang dikutuk oleh Amerika Serikat.
Setelah tiga negara Eropa mengakui negara Palestina pada Mei, Smotrich mengatakan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa dia tidak akan memberikan ganti rugi kepada bank-bank yang mentransfer dana mulai akhir Juni.
Bank Hapoalim Israel dan Bank Diskon Israel memerlukan perlindungan, yang akan berakhir pada tanggal 1 Juli, untuk menghindari sanksi karena berurusan dengan pemberi pinjaman Palestina.
Bank sentral dan kementerian keuangan Israel menolak berkomentar ketika dihubungi oleh AFP.
Saluran perbankan yang digunakan untuk membayar impor Tepi Barat, termasuk komoditas penting seperti air, bahan bakar dan makanan, menangani US$8 miliar per tahun.
Bisnis Palestina menerima hampir US$1,7 miliar per tahun untuk ekspor, menurut Otoritas Moneter Palestina.
