Oleh Khairul Nisak. Penulis adalah warga Kuta Alam Banda Aceh. Alamat penulis ada di redaksi.
Utang yang diemban oleh Pemko bertahun-tahun lalu merupakan persoalan serius yang pernah dihadapi oleh aparatur pemerintahan di ibukota Aceh. Jangankan untuk mensejahterakan warga kota, membayar utang saja menjadi warisan bagi beberapa penjabat yang dilantik kemudian.
Kasus ini menjadi catatan penting bagi warga di Banda Aceh dalam menghadapi pilkada 2024 nanti. Akal sehat dan waras harus benar-benar digunakan agar tidak kembali terjerat dalam lumpur yang sama. Meskipun memakai label ‘syar’i’ dalam setiap tagline kampanye.
Warga Banda Aceh sebenarnya cukup melek teknologi dibandingkan dengan warga yang tinggal di kabupaten kota lainnya di Aceh. Indeks melek teknologi warga di Banda Aceh jauh di antara rata-rata nasional.
Hal ini merupakan sensus beberapa lembaga independent di Indonesia beberapa waktu lalu.
Warga yang tinggal di Banda Aceh, rata-rata merupakan pemilih rasional yang tak bisa dibujuk hanya dengan uang seperti layaknya tradisi buruk yang sering terjadi jelang beberapa pileg dan pemilu sebelumnya.
Hal inilah yang membuat rasa optimis lahir kalau Banda Aceh akan memiliki pemimpin yang benar-benar terbaik untuk Pilkada 2024 mendatang.
Sampai tanggal 29 Agustus 2024 lalu, ada 4 pasangan yang mendaftar sebagai calon walikota Banda Aceh untuk periode 2025-2029 nanti. Mereka adalah Zainal-Mulia, Illiza Afdhal, Aminullah-Isnaini serta Irwan Djohan-Khairul Amal.
Dari 4 pasangan ini, tiga pasangan di antara merupakan petahana yang pernah memimpin kota Banda Aceh. Baik sebagai wakil maupun walikota Banda Aceh. Sementara satu pasang lainnya merupakan penantang baru.
Sebagai pemilih waras dan pemilih yang digolongkan sebagai kelompok melek teknologi, ke 4 pasangan ini memiliki track record yang mudah dijelahi di duhia maya. Salah satunya adalah jejak digital yang ditinggalkan.
Pemilih waras mampu menyelami setiap informasi yang ada untuk menentukan pilihan yang benar-benar terbaik untuk warga kota. Hal ini penting agar tak terbuat dengan janji manis saat kampanye belaka.
Demikian juga dengan sosok petahana. Menurut penulis, alangkah aneh rasanya, jika kandidat petahana menawarkan janji visioner dan teruji agar terpilih kembali, sementara saat dia menjabat justru meninggalkan persoalan serius. Salah satunya adalah hutang warisan.
5 Tahun bukanlah persoalan yang sebentar. Kemudian naif dan sangat tak rasional jika kita selaku warga kota kembali memberi kesempatan kedua bagi mereka untuk memimpin Kota Banda Aceh.
Bermain-main dengan nasib warga kota untuk 5 tahun kedepan merupakan kesalahan yang serius. Konon lagi untuk Aceh.
Hal inilah penting mengapa warga di Banda Aceh harus lebih rasional. Karena salah satu cara untuk memperbaiki Aceh kedepan, adalah dimulai dengan memilih pemimpin yang baik di ibukota. Pemilih rasional di Banda Aceh harus menjadi lokomotif bagi warga di seluruh Aceh lainnya.
Pemilih yang ‘waras’ sadar, bahwa pilkada adalah penentuan nasib sebuah daerah. Terlepas kecil dan besar, setiap pemilih memiliki tanggungjawab yang sama untuk menentukan arah pembangunan kedepan. Bukan coba-coba serta memilih pemimpin yang pernah gagal membangun ibukota.
Aceh perlu memiliki banyak pemilih waras. Harapannya, hal ini dimulai dari Kota Banda Aceh. []
