Kutacane – Debat Publik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Aceh Tenggara yang digelar pada Rabu, 13 November 2024, menjadi momentum penting dalam menilai komitmen dan kapabilitas para pasangan calon bupati dan wakil bupati. Demikian komentar ketua tim perumus Debat, Masri Amin, ketika dihubungi Unimalnews, Kamis (14/11/2024).
Kegiatan Debat dilangsungkan di Gedung DPRK Aceh Tenggara, pukul 19.30 WIB. Menghadirkan tiga pasangan calon (paslon) dengan beragam program unggulan yang diuji di hadapan panelis, massa pendukung, tokoh publik Aceh Tenggara.
Empat akademisi dari Universitas Malikussaleh dilibatkan sebagai panelis, yakni Dr Alfian, Dr Ismadi, Teuku Kemal Fasya.MHum, dan Bobby Rahman, MSi Kehadiran mereka tidak hanya memberikan bobot intelektual pada debat, tetapi juga memperlihatkan peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung perkembangan demokrasi lokal.
Debat kali ini mengusung tiga subtema yang menyoroti isu-isu mendesak di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan reformasi birokrasi; Pembangunan kawasan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan lingkungan hidup; Layanan pendidikan dan kesehatan, pemajuan kebudayaan, serta program pencegahan dan bahaya narkoba.
Ketiga pasangan calon yang berkompetisi adalah Paslon 1 HM Salim Fakhry dan Heri Al Hilal, Paslon 2 Raidin Pinim dan Syahrizal, dan Paslon 3 Pandi Sikel dan Khairul Abdi.
Beberapa isu krusial yang menjadi perhatian adalah bagaimana tata kelola pemerintahan dapat berjalan transparan dan efektif, serta langkah konkret dalam mengatasi kemiskinan yang masih menjadi persoalan utama di wilayah ini.
Teuku Kemal Fasya, salah satu panelis, menyoroti perlunya integrasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. “Aceh Tenggara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi jika tidak dikelola secara berkelanjutan, hal ini justru akan menjadi bumerang bagi masyarakat di masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Ismadi mempertanyakan kesiapan para kandidat dalam mengatasi tantangan pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang kerap kali menjadi indikator utama kesejahteraan masyarakat.
Debat publik ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk menilai keseriusan para kandidat dalam menjawab isu-isu strategis. Alfian, menyatakan bahwa debat kali ini menjadi ujian bagi kandidat untuk memperlihatkan kapasitas kepemimpinan mereka. “Publik membutuhkan jawaban yang lebih konkret, bukan sekadar janji-janji politik. Para panelis sudah berusaha menggali hal tersebut, tetapi hasilnya bergantung pada kesiapan kandidat,” tegasnya.
Kehadiran dosen-dosen Unimal dalam debat publik ini menunjukkan peran Unimal sebagai katalisator dalam memperkuat proses demokrasi. Dengan pendekatan berbasis data dan analisis kritis, mereka memberikan perspektif yang objektif untuk menilai kelayakan kandidat dalam memimpin Kabupaten Aceh Tenggara.
Debat ini ditutup dengan harapan agar masyarakat Aceh Tenggara dapat menggunakan hak pilih mereka dengan cerdas pada hari pencoblosan mendatang. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kandidat yang kompeten, tetapi juga oleh pemilih yang kritis dan berdaya.
“Pilkada bukan sekadar tentang siapa yang menang, tetapi bagaimana proses ini menjadi pembelajaran politik bagi semua pihak,” tutup Bobby Rahman.
