Jakarta – Enam jaksa Amerika Serikat di New York dan Washington D.C memilih mengundurkan diri lantaran ogah mematuhi perintah Presiden Donald Trump untuk membatalkan kasus dugaan korupsi Wali Kota New York Eric Adams.
Gelombang pengunduran diri ini menjadi bentuk penolakan paling tajam terhadap pemerintahan Trump, terutama terhadap Jaksa Agung AS Pam Bondi pilihan sang presiden yang memimpin Kementerian Kehakiman.
Sejak awal dilantik, Trump telah memecat jaksa-jaksa yang menangani kasus hukum yang menyeret dirinya serta menuntut informasi tentang ribuan agen FBI yang terlibat dalam penyelidikan serangan 6 Januari di Gedung Capitol AS.
Penjabat Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Danielle Sassoon, menyatakan mengundurkan diri melalui surat sepanjang delapan halaman.
Dalam suratnya, Sassoon menyatakan pengacara Adams “berulang kali menyiratkan adanya quid pro quo”-menawarkan bantuan kepada Trump dalam isu imigrasi jika kasus ini dihentikan.
Setelah Sassoon menolak menandatangani berkas pencabutan kasus Adams, Wakil Jaksa Agung sementara Emil Bove, mencari jalan lain dengan mendekati bagian integritas publik di kantor pusat Kementerian Kehakiman demi menutup kasus ini. Bove merupakan mantan pengacara pribadi Trump.
Dalam surat pengunduran dirinya kepada Jaksa Agung Pam Bondi, Sassoon menyatakan bahwa ia “terkejut” dengan keputusan untuk mencabut dakwaan terhadap Adams.
“Saya tetap bingung dengan proses yang terburu-buru dan dangkal dalam mengambil keputusan ini, yang tampaknya dilakukan bekerja sama dengan tim hukum Adams dan tanpa masukan langsung dari saya mengenai alasan akhir pencabutan kasus,” tulis Sassoon.
“Pak Bove mengingatkan saya untuk mempertimbangkan kewajiban saya dalam membela kepentingan Amerika Serikat dan mengajukan argumen dengan itikad baik demi kepentingan pemerintahan,” paparnya menambahkan seperti dikutip CNN.
Menurut Sassoon, pencabutan kasus Adams justru akan memperkuat, bukan mengurangi, kekhawatiran publik terhadap politisasi Kementerian Kehakiman. Ia juga menyatakan Adams kini menggunakan memo tersebut sebagai alat untuk menyatakan dirinya tidak bersalah di hadapan publik.
Sassoon, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala bagian banding sebelum ditunjuk oleh Trump pada Januari, memiliki latar belakang konservatif yang kuat.
Ia merupakan anggota Federalist Society dan pernah menjadi asisten hakim mendiang Antonin Scalia di Mahkamah Agung AS. Setelah menduduki posisi puncak di kejaksaan, ia sempat menulis opini di Wall Street Journal yang mengkritik kebijakan pengampunan Presiden Joe Biden.
Perintah Kementerian Kehakiman untuk menghentikan kasus korupsi terhadap Adams dianggap sebagai upaya melemahkan independensi kantor kejaksaan AS.
Bove mengeluarkan perintah pencabutan kasus Adams setelah bertemu pengacara Adams, Alex Spiro dan William Burck, serta Sassoon, dua jaksa dalam kasus Adams, dan kepala bagian banding di kantor Kementerian Kehakiman pada akhir Januari.
Dalam memo dua halaman yang dikeluarkan Senin, Bove memerintahkan jaksa untuk mencabut kasus Adams “secepat mungkin.”
Memo itu menyebut bahwa proses hukum yang sedang berjalan “menghambat kemampuan Wali Kota Adams untuk fokus penuh dalam menangani imigrasi ilegal dan kejahatan dengan kekerasan,” yang secara terang-terangan menunjukkan motif politik di balik keputusan tersebut.
Bove, yang menginisiasi pertemuan tersebut, mengajukan berbagai pertanyaan tajam, dengan fokus pada apa yang disebut pemerintahan Trump sebagai “senjata politik” terhadap lawan-lawannya. Ia juga mempertanyakan apakah kasus ini menghambat Adams dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kota, menurut seorang sumber yang mengetahui jalannya pertemuan.
Pertemuan di Kementerian Kehakiman itu berlangsung setelah tim pengacara Adams meminta agar kasus ini sepenuhnya dibatalkan. Beberapa hari kemudian, pada Senin, Bove mengeluarkan perintah pencabutan kasus Adams dengan ketentuan “tanpa prasangka,” yang berarti kasus ini masih bisa dibuka kembali di masa mendatang.
Menurut dua sumber, Sassoon mengundurkan diri sebelum Bove sempat memecatnya.
Selain Sassoon, jaksa senior di bagian integritas publik Kementerian Kehakiman, Kevin Driscoll, serta kepala jaksa di bagian tersebut, John Keller, juga mengundurkan diri pada Kamis sebagai bentuk penolakan atas perintah untuk menghentikan kasus.
Menurut dua sumber, tiga jaksa lainnya di bagian integritas publik turut menyerahkan surat pengunduran diri mereka pada hari yang sama.
Sementara itu, Trump membantah bahwa dirinya secara langsung memerintahkan menghentikan kasus Adams.
“Tidak, saya tidak melakukannya. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya tidak memerintahkannya,” ucap Trump saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Putih pada Kamis (13/2).
