Apresiasi Langkah Bupati Tertibkan Aset Bergerak, Khairunnas: Kami Meminta Pemkab juga Tertibkan Aset Tak Bergerak

BLANGPIDIE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) dari Pat Kebangkitan Bangsa (PKB), Khairunnas mengapresiasi langkah Bupati Abdya, Dr. Safaruddin, S. Sos MSP yang telah melaksanakan apel aset kendaraan roda dua dan empat yang berlangsung di halaman kantor bupati setempat pada hari Rabu (16/04/2025) lalu.

Menurut Khairunnas, apel aset kendaraan merupakan upaya strategis dalam penertiban dan penataan aset milik pemerintah Abdya, sehingga semua aset bergerak bisa terdata dengan tujuan tidak disalahkan gunakan oleh pihak-pihak lain.

“Ini langkah baik, kita mengapresiasi inisiatif apel aset oleh Bupati. Apel aset harus menjadi pintu masuk penataan manajemen aset milik pemerintah daerah secara menyeluruh,” kata Khairunnas, Jum’at (18/04/2025).

Tak hanya aset bergerak, kata Khairunnan, pemerintah dibawah Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) di Bidan aset juga perlu menginventarisir seluruh aset tak bergerak milik pemerintah Abdya. Sebab, kata dia, selama ini pendataan aset tak bergerak dinilai belum optimal.

“Kita minta BKD khususnya bidang aset, lebih serius mendata dan menginventarisasi aset-aset tak bergerak yang ada. Bidang aset perlu bekerja lebih aktif dan transparan. Jangan hanya rutinitas administratif, tapi harus berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Khairunnas juga mengingatkan bahwa DPRK Abdya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan apel aset, termasuk menyangkut efisiensi anggaran dan kontribusinya terhadap PAD.

“Apalagi kita sedang dalam masa efisiensi anggaran. SKPK harus mampu menerjemahkan arah kebijakan Bupati dan memaksimalkan potensi yang ada,” sebut Khairunnas.

Politisi muda Abdya dari PKB itu juga mempertanyakan aset tidak bergerak yang selama ini dijalankan oleh Bidang aset BKD Abdya. Sebab, Khairunnas menilai ini perlu ada kejelasan, apakah pengelolaan aset tersebut sudah memberi dampak terhadap peningkatan PAD.

“Kita minta kejelasan, sejauh mana pengelolaan aset itu berkontribusi pada pendapatan daerah. Jangan sampai hanya menjadi beban rutin tanpa hasil yang terukur,” ungkapnya.

Khairunnas menyebutkan, langkah Pemkab Abdya melalui apel aset ini dinilai sebagai bentuk komitmen dalam menata aset secara terarah dan transparan, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Lanjutnya lagi, Dewan siap menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong SKPK untuk lebih bertanggungjawab dalam pengelolaan aset.

“Dengan pengelolaan yang optimal, aset tak bergerak bisa menjadi salah satu sumber pendapatan alternatif bagi daerah,” katanya.