Jakarta – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) melayangkan protes keras terhadap acara peringatan yang digelar pemerintah Jepang terkait sengketa gugusan pulau di antara kedua negara, Minggu (22/2).
Seoul menyebut langkah Tokyo membuat acara peringatan tersebut sebagai klaim kedaulatan yang tidak sah atas wilayah mereka.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam pernyataan resminya menyatakan keberatan mendalam atas acara “Hari Takeshima” yang diselenggarakan oleh Prefektur Shimane.
Pihak Seoul juga mengecam kehadiran pejabat tinggi pemerintah Jepang dalam seremoni tersebut dan mendesak agar acara itu segera dihapuskan.
Gugusan pulau kecil tersebut dikenal sebagai Takeshima di Jepang dan Dokdo di Korea Selatan. Meski secara administratif dikendalikan oleh Korea Selatan, wilayah ini telah lama menjadi sumber ketegangan diplomatik yang berakar dari sejarah penjajahan Jepang di Semenanjung Korea pada 1910-1945.
“Secara historis, geografis, dan berdasarkan hukum internasional, Dokdo jelas merupakan wilayah kedaulatan Korea Selatan,” tegas kementerian tersebut, seperti dilansir Asia One.
Mereka menyerukan Jepang untuk menghentikan klaim tak berdasar dan menghadapi sejarah dengan sikap rendah hati.
Sebagai bentuk protes nyata, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memanggil diplomat senior Jepang ke kantor mereka di Seoul untuk menyampaikan keberatan secara langsung.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Luar Negeri Jepang maupun Kantor Perdana Menteri belum memberikan komentar resmi.
Dalam acara tersebut, pemerintah pusat Jepang mengirimkan seorang wakil menteri dari Kantor Kabinet, alih-alih menteri setingkat kabinet.
Ketegangan ini bukan kali pertama terjadi di awal tahun 2026. Pada 20 Februari lalu, Seoul melayangkan protes atas pidato Menteri Luar Negeri Jepang di parlemen yang menegaskan kedaulatan Tokyo atas pulau tersebut.
Selain nilai historis, wilayah ini terletak di area penangkapan ikan yang subur dan diduga menyimpan deposit gas alam hidrat masif senilai miliaran dolar.
Perselisihan ini terus membayangi upaya normalisasi hubungan antara dua sekutu terpenting Amerika Serikat di Asia Timur tersebut.
