BANDA ACEH – Sejumlah seniman, budayawan, dan pegiat kebudayaan Aceh menggelar pertemuan dengan tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh untuk membahas berbagai aspek hukum terkait implementasi Qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh serta pembentukan Dewan Pemajuan Kebudayaan Aceh (DPKA).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman hukum masyarakat kebudayaan dalam mengawal kebijakan yang berkaitan dengan sektor seni dan budaya di Aceh.
Dalam diskusi yang berlangsung terbuka, para peserta membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kedudukan DPKA dalam sistem pemerintahan Aceh, ruang pengaturan dalam Peraturan Gubernur (Pergub), hingga peluang memperkuat perlindungan dan pengembangan kesenian melalui regulasi yang lebih berpihak kepada pelaku budaya.
Peserta juga menyoroti pentingnya memastikan regulasi turunan dari Qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh tidak menyimpang dari semangat qanun yang telah disahkan. Karena itu, pandangan dan masukan dari kalangan hukum dinilai penting agar proses pengawalan kebijakan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Salah seorang peserta menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah awal untuk membangun gerakan yang lebih luas dalam mengawal masa depan kebudayaan Aceh.
“Kami ingin memastikan perjuangan kebudayaan tidak hanya berbasis aspirasi, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat. Karena itu kami merasa perlu berdiskusi dengan kawan-kawan yang memahami aspek hukum dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Tim LBH Banda Aceh yang diketuai Aulianda Wafisa dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa ruang utama untuk memperjuangkan norma dan substansi kebijakan berada pada tingkat qanun. Sementara Peraturan Gubernur berfungsi sebagai aturan pelaksana yang tidak dapat menambahkan norma baru di luar yang telah ditetapkan dalam qanun.
Diskusi juga membahas berbagai model kelembagaan yang berkembang di Aceh, termasuk pola kelembagaan yang diterapkan pada Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan sejumlah lembaga independen lainnya sebagai bahan perbandingan dalam merumuskan konsep DPKA.
Para peserta sepakat bahwa pengawalan kebijakan kebudayaan harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai komunitas seni, budayawan, akademisi, dan unsur masyarakat lainnya, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan ekosistem kebudayaan Aceh.
Pertemuan tersebut direncanakan akan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi lanjutan untuk merumuskan rekomendasi dan masukan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Aceh dalam proses penyusunan regulasi pelaksana Qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh.
Hadir pada rapat tersebut ketua MaSA, Chairian Ramli, Azhari Aiyub, Din Saja, Fauzan Santa, Djamal Taloe, dan lain-lain.
