BANDA ACEH – Laskar Panglima Nanggroe mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ajakan tersebut disampaikan Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf, yang menilai korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan karena merugikan keuangan negara serta mengurangi hak masyarakat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
“Kami mendukung penuh langkah Polri, khususnya Kortas Tipikor, dalam mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu. Semua harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku,” kata Sulaiman dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari seluruh komponen masyarakat. Ia menegaskan, budaya antikorupsi harus dibangun dengan menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan praktik yang merugikan negara.
Sulaiman juga mengingatkan agar setiap proses penegakan hukum dihormati dan tidak dipengaruhi oleh opini maupun kepentingan tertentu yang berpotensi mengganggu independensi aparat penegak hukum.
“Kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila aparat bekerja secara profesional dan seluruh pihak menghormati proses hukum. Jangan sampai penegakan hukum dipengaruhi kepentingan di luar mekanisme yang telah diatur undang-undang,” ujarnya.
Ia berharap Polri terus memperkuat komitmen dalam mengusut kasus korupsi dan TPPU hingga tuntas. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan bersama. Karena itu, dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tutup Sulaiman.
