MEUREUDU — Kesehatan masyarakat dan kesehatan demokrasi ditempatkan dalam satu pesan yang sama oleh Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu Kabupaten/Kota, lembaga pengawas pemilu itu turun langsung ke Desa Dayah Timu, Kecamatan Meureudu, Sabtu 15 Agustus 2026.
Bawaslu Pidie Jaya tidak hanya membawa pesan tentang pemilu. Penanaman pohon, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sosialisasi penguatan demokrasi menjadi rangkaian kegiatan yang diarahkan untuk membangun kedekatan sekaligus kesadaran masyarakat.
Ketua Bawaslu Pidie Jaya, Fajri M Kasem, mengatakan demokrasi yang berkualitas tidak mungkin dibangun hanya oleh penyelenggara pemilu, Masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam mengawasi dan menjaga proses demokrasi.
“Demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal setiap proses demokrasi,” kata Fajri.
Menurutnya, persoalan demokrasi tidak selesai ketika masyarakat mencoblos di bilik suara, Justru setelah itu, kesadaran masyarakat untuk mengawasi proses politik menjadi bagian penting dalam memastikan pemilu tetap berada pada jalur yang jujur, adil dan berintegritas.
Oleh karena itu, Bawaslu mendorong masyarakat tidak berhenti sebagai pemilih, tetapi ikut menjadi pengawas partisipatif.
Warga diminta berani menolak politik uang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Masyarakat bukan hanya sebagai objek dalam setiap tahapan pemilu, tetapi harus menjadi bagian dari pengawasan untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil dan berintegritas,” tegasnya.
Fajri kemudian mengaitkan agenda kesehatan dengan pesan demokrasi yang dibawa dalam kegiatan tersebut.
Dalam pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar bersama Puskesmas Meureudu, masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat hingga kolesterol.
Namun bagi Bawaslu, pesan yang ingin dibangun tidak berhenti pada kesehatan fisik.
“Sehat jasmani, sehat rohani dan sehat dalam demokrasi,” kata Fajri.
Pernyataan tersebut menjadi pesan penting dalam peringatan HUT Bawaslu. Sebab, demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang sadar terhadap hak politiknya, tidak mudah dipengaruhi, serta memiliki keberanian untuk mengawasi proses politik.
Demokrasi juga tidak akan sehat apabila politik uang dibiarkan, informasi palsu dipercaya tanpa verifikasi, atau masyarakat memilih diam ketika menemukan dugaan pelanggaran.
Dalam konteks itu, pengawasan partisipatif menjadi sangat penting. Bawaslu tidak mungkin mengetahui seluruh dinamika politik yang berlangsung di tengah masyarakat tanpa keterlibatan masyarakat itu sendiri.
Desa menjadi ruang strategis karena di sanalah masyarakat bersentuhan langsung dengan berbagai dinamika sosial dan politik. Kesadaran pengawasan yang tumbuh dari desa diharapkan menjadi lapisan awal untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemilu.
Selain kegiatan kesehatan, Bawaslu Pidie Jaya juga melakukan penanaman pohon.
Kegiatan tersebut menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan sekaligus menggambarkan bahwa membangun sesuatu yang berkelanjutan membutuhkan proses dan kepedulian bersama.
Fajri berharap penanaman pohon tidak berhenti sebagai kegiatan simbolis dalam peringatan HUT, tetapi menjadi pemantik tumbuhnya semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan Desa Dayah Timu.
Kehadiran Bawaslu di tengah masyarakat juga tidak semata-mata berbicara tentang tahapan pemilu. Ada pesan sosial yang ingin dibangun: lembaga pengawas harus hadir, berinteraksi dan mendengar masyarakat, sementara masyarakat harus memahami bahwa mereka memiliki ruang untuk ikut mengawasi demokrasi.
Kolaborasi dengan Puskesmas Meureudu dan masyarakat Desa Dayah Timu menjadi bagian dari pendekatan tersebut.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan penguatan demokrasi bukan terletak pada seberapa banyak kegiatan yang digelar, melainkan pada perubahan perilaku masyarakat.
Apakah masyarakat berani mengatakan tidak terhadap politik uang?
Apakah warga mampu memilah informasi politik sebelum mempercayai dan menyebarkannya?
Apakah masyarakat mengetahui mekanisme pelaporan ketika menemukan dugaan pelanggaran?
Dan yang paling penting, apakah warga bersedia menggunakan hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekadar memperingati HUT Bawaslu.
Fajri menegaskan, masyarakat harus menjadi bagian dari pengawasan, bukan sekadar menjadi penonton dalam setiap kontestasi politik.
Sebab demokrasi yang sehat tidak cukup dijaga oleh aturan, institusi, maupun penyelenggara pemilu. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis, berani dan memiliki integritas.
Dari Desa Dayah Timu, pesan itu kembali ditegaskan: masyarakat harus sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat dalam berdemokrasi.
Sebab ketika masyarakat sehat secara politik, demokrasi memiliki fondasi yang kuat. Sebaliknya, ketika politik uang, informasi palsu dan sikap apatis dibiarkan tumbuh, demokrasi akan kehilangan substansinya meski pemilu tetap berjalan.[Mul]
