MEUREUDU — Ketidakhadiran Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung MTQ Meureudu, Senin (17/8/2026), menjadi sorotan.
Saat Bupati H. Sibral Malasyi memimpin upacara dan ribuan peserta memadati lokasi, Hasan Basri justru tidak terlihat dalam agenda kenegaraan tingkat kabupaten tersebut.
Kabag Humas Pemkab Pidie Jaya, Reza, membenarkan ketidakhadiran itu. Menurutnya, Hasan Basri sedang mengikuti Jambore Pramuka di Jakarta.
“Gak ada, Pak Wakil kan Jambore Pramuka di Jakarta,” kata Reza.
Absennya Wakil Bupati bukan sekadar soal hadir atau tidak hadir, di tengah momentum nasional yang mempertemukan unsur Forkopimda, ASN, TNI-Polri, aparatur gampong, pelajar, veteran dan masyarakat, ketidakhadiran salah satu pucuk pimpinan Daerah memunculkan pertanyaan mengenai prioritas agenda dan representasi kepemimpinan daerah.
Apalagi HUT Kemerdekaan merupakan agenda kenegaraan yang digelar serentak dari tingkat pusat hingga d
Daerah, Kehadiran kepala Daerah dan wakil kepala daerah lazimnya menjadi bagian penting dari simbol kebersamaan serta penghormatan terhadap momentum nasional tersebut.
Persoalannya kemudian bukan semata Hasan Basri berada di Jakarta, Pertanyaan yang layak diajukan adalah: apakah agenda Jambore Pramuka tersebut bersifat wajib dan tidak dapat ditinggalkan, atau terdapat mekanisme penugasan yang membuat Wakil Bupati harus memilih agenda tersebut dibanding upacara HUT RI di daerah?
Pemkab Pidie Jaya juga perlu menjelaskan apakah keberangkatan Hasan Basri ke Jakarta dilakukan atas kapasitas sebagai Wakil Bupati, sebagai pembina atau pengurus organisasi kepramukaan, serta siapa yang memberikan mandat atau persetujuan atas agenda tersebut.
Sebab, ketika pemerintah daerah mengusung tema kemerdekaan sebagai momentum memperkuat persatuan, disiplin dan pengabdian, pilihan agenda pimpinan daerah sendiri menjadi bagian dari pesan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Sibral Malasyi dalam amanatnya menegaskan bahwa kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus diterjemahkan dalam kerja nyata, disiplin dan pelayanan kepada masyarakat.
Pesan itu sekaligus menjadi relevan untuk jajaran pemerintahannya sendiri: semangat kemerdekaan bukan hanya tentang siapa yang hadir di panggung, tetapi juga tentang bagaimana setiap pejabat menempatkan kepentingan publik dalam setiap pilihan agendanya.[Mul]
